Pemerintah Sudah Suntik Modal BUMN Rp 695,6 Triliun, Rp 12,7 Triliun Buat Restrukturisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyuntik modal sebesar Rp 695,6 triliun sepanjang 2005-2021. Suntikan modal ini diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU).

Bendahara negara ini merinci, porsi suntikan modal kepada BUMN lebih mendominasi, yakni mencapai 51,8 persen dari total suntikan Rp 695,6 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani: 55 Persen BUMN yang Disuntik Modal Punya Utang Jumbo

"Kalau kita lihat tidak semua ada di BUMN. 51,8 persen adalah di BUMN, di BLU ada 48,13 persen. Kalau BLU adalah kekayaan negara tidak dipisahkan, neraca konsolidasi dengan kita; kalau BUMN kekayaan negara yang dipisahkan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (15/12/2021).

Baca juga: Deretan BUMN yang Terlilit Utang Jumbo, Ada yang Nyaris Bangkrut

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, suntikan modal ke perusahaan pelat merah mencapai Rp 361 triliun. Dari jumlah tersebut, ada sekitar Rp 12,7 triliun untuk membantu restrukturisasi badan usaha yang kesulitan keuangan.

Baca juga: Sandiaga Uno: Saya Akan All Out Dukung Restrukturisasi Garuda Indonesia

17 BUMN terima suntikan modal untuk restrukturisasi

Tercatat ada sekitar 17 BUMN yang menerima suntikan modal untuk restrukturisasi, antara lain Perum PPD Rp 0,04 triliun, PT Garuda Indonesia Rp 1 triliun, PT Perusahaan Pengelola Aset Rp 3,5 triliun, PT Pupuk Iskandar Muda Rp 1,34 triliun, PT Dirgantara Indonesia Rp 3,99 triliun, dan sebagainya.

"BUMN biasanya mereka menghadapi kesulitan dari neraca dan bahkan mendekati kebangkutan. Ada 17 BUMN yang dapat dana PMN untuk restrukturisasi. Ke depan saya akan minta kepada DJKN utk meneliti berbagai langkah restrukturisasi ini," ungkap Sri Mulyani.

Lainnya, untuk pendirian BUMN baru seperti Penjaminan dan Pembiayaan Infrastruktur (PPI) Rp 2 triliun dan Pembiayaan Perumahan Rp 1 triliun.

Sementara sisanya sebesar Rp 345,6 triliun untuk meningkatkan kinerja BUMN, seperti pembiayaan ekspor Rp 23,7 triliun, penyediaan kredit mikro Rp 24,01 triliun, kedaulatan pangan Rp 11,45 triliun, pembangunan infrastruktur dan konektivitas Rp 184,17 triliun, hingga kemandirian energi Rp 56,31 triliun.

"Ada 8 BUMN (penerima PMN peningkatan kinerja), dalam hal ini mulai dari pembiayaan ekspor, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan industri strategis, dan lain-lain," jelas Sri Mulyani.