BPJS Kesehatan: Negara Bertanggung Jawab Kembangkan Sistem Jaminan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Kesehatan mendorong program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk semakin dapat dirasakan masyarakat secara luas. Harapannya program ini tidak hanya sebagai program jaminan perlindungan kesehatan, tetapi juga dapat diandalkan sebagai program yang komprehensif.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjelaskan, setiap warga Indonesia harus bisa mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa kesulitan keuangan.

"Sebab, negara bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu," kata dia dalam acara launching dan bedah buku, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Withdraw Tether Mencapai Rp 102,5 Triliun dalam 48 Jam

Hal tersebut ia tuangkan dalam buku yang berjudul "Menyulam Program JKN Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia". Dalam tulisannya, ia mengajak pemangku kepentingan untuk dapat menjamin hak warga negara dalam mendapatkan hidup yang sejahtera dan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Ia menjelaskan, Indonesia memang memilih sistem asuransi sosial, bukan beverage tax seperti di Inggris. Sistem ini memang umum dilakukan pada negara yang masuk di commonwealth.

Dalam tulisannya, ia menjelaskan apa itu asuransi sosial dan kewajiban rumah sakit. Salah satu yang pokok adalah dengan tidak memberikan perlakukan berbeda kepada pasien atas kepemilikan jaminan sosialnnya.

Selain itu, dalam buku itu dibahas mengenai coordination of benefit. Ini adalah kerja sama antara BPJS Kesehatan dan asurasni swasta yang meliputi pembangunan data yang berkelanjutan, pembangunan ekosistem kesehatan dengan digitalisasi, dan peningkatan sumber daya manusia di dalamnya.

"Jadi BPJS memiliki data besar di dalam membangun ekosistem digital agar mudah, cepat, nyaman, dan peningkatan mutu serta efisiensi ekosistem digital jaminan kesehatan," urai dia.

Baca juga: Jika Larangan Ekspor CPO Berlanjut, Surplus Perdagangan Bisa Susut

Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menyebut, BPJS memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini menurut dia juga berdampak pada pembangunan ekonomi negara.

"Universal Health Coverage (UHC) itu adalah kebutuhan masyarakat Indonesia. Kalau bicara kebutuhan dasar dari manusia Indonesia, saya bilang kesehatan harus yang nomor satu," ungkap dia dalam kesempatan yang sama.

Ia bilang, kesehatan adalah syarat dasar agar perekonomian suatu bangsa dapat terus tumbuh. Sebab, dengan itu penduduk dapat memiliki produktivitas tinggi.

"Warga negara yang sehat dapat mewujudkan negara yang maju dan bisa meningkatkan perekonomian negara semakin membaik karena beban negara di bidang kesehatan semakin menurun," kata dia.

Baca juga: Bos OJK Sampaikan 3 Pesan Khusus untuk Jajarannya, Apa Saja?