Pemerintah Mulai Bangun Infrastruktur IKN Nusantara Tahap I

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Tahun Anggaran 2022 sebanyak 19 paket di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (29/8/2022).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penandatanganan ini menandakan bahwa pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur tahap 1 dimulai.

"Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp 43,73 triliun. Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (29/8/2022).

Baca juga: Seputar Pembangunan IKN Nusantara: Anggaran Rp 5,1 Triliun pada 2022, untuk Bangun 20 Paket Konstruksi hingga Jalan Nasional

Dia mengatakan, penandatanganan 19 kontrak secara simbolis dilakukan setelah proses lelang rampung.

Basuki Hadimuldjono mengatakan, 19 paket pekerjaan pembangunan IKN ini memiliki total nilai kontrak sebesar Rp 5,3 triliun.

Rinciannya, Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar, Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,599 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar.

"Dapat saya sampaikan, direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali pada 5 September 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp4 triliun," ujarnya.

Baca juga: 5 Tender Proyek IKN Nusantara Rampung Pekan Depan, Termasuk Jalan Tol

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Basuki mengingatkan para PPK dan Penyedia Jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi serta berorientasi pada hasil nyata.

“Pastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika, perhatikan aspek kelestarian lingkungan, hindari terjadinya kekumuhan baru di lokasi IKN, tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi, dan hindari perilaku koruptif dalam pelaksanaan pekerjaan,” tuturnya.

Sementara itu, Sekjen PUPR Zainal Fatah mengatakan, pihaknya akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak.

"Kami akan terus konsultasi terkait pengadaan dengan LKPP, konsultasi terkait prosedur dengan BPKP, serta mengumpulkan semua team leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan baik," kata Zainal.

Baca juga: Ini Rincian Dana Pembangunan IKN Nusantara pada 2022