Targetkan Penanganan 10.000 Hektar Kawasan Kumuh, Ini Strategi Kementerian PUPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya menargetkan penanganan kawasan kumuh dapat mencapainya 10.000 hektar hingga 2024 mendatang.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, secara nasional, penanganan kawasan kumuh yang telah dilakukan selama periode 2020-2022 mencapai 7.257 hektar atau melampaui target 5.830 hektar.

"Selanjutnya hingga 2024, ditargetkan penanganan kawasan kumuh dapat mencapai 10.000 hektar sehingga menyisakan sekitar 2,743 hektar kawasan kumuh untuk ditangani," kata Diana dalam keterangan tertulis, Selasa (4/9/2022).

Baca juga: Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Ini Jurus Kementerian PUPR

Diana mengatakan, pihaknya terus berupaya dalam penanganan permukiman kumuh dan penyediaan sarana prasarana dasar air bersih, sanitasi, persampahan, serta rumah layak huni.

Penanganan tersebut, kata dia, dilakukan dengan berkolablorasi bersama stakeholder yang mewakili unsur pentahelix, yakni Pemerintah pusat, provinsi, kota/ kabupaten, swasta, media, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat.

"Pembangunan perkotaan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan-tantangan yang banyak tentang kemiskinan dan kekumuhan. Untuk itu, kolaborasi dari multi sektor dan multi aktor sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan permukiman dan perkotaan Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, Staff Khusus Presiden RI di Bidang Inovasi sekaligus Duta Pembangunan Berkelanjutan Billy Mambrasar mengatakan, berdasarkan arahan Presiden dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem disebutkan bahwa 4 persen masyarakat miskin ekstrem ditargetkan menjadi nihil di tahun 2024.

Hal ini kata dia, juga selaras dengan target menuju nihil untuk permukiman kumuh.

"Oleh sebab itu, dalam pekerjaan kami melakukan sosialisasi SDGs dan telah banyak best practices, di mana ternyata untuk mencapai goals no 11, yaitu Sustainable Cities and Communities hanya dapat dicapai apabila terjadi kolaborasi yang efektif antara semua pihak," ujar Billy.

Berdasarkan hal tersebut, Billy mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan kolaborasi multi sektor dalam mencapai SDGs.

"Bahkan, tidak hanya kolaborasi Pentahelix saja, tetapi Hexahelix dengan melibatkan peran serta dari generasi muda," ujarnya.

Baca juga: Tarif Tol Bakal Disesuaikan, Kementerian PUPR: Pertimbangan Kemampuan Masyarakat