Bidik Target Produksi Udang 2 Juta Ton, Menteri KKP Jajaki Rencana Pembangunan Tambak di NTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki target produksi udang nasional mencapai 2 juta ton pada tahun 2024.

Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi Desa Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) guna menjajaki rencana pembangunan tambak udang modern di desa tersebut.

Trenggono menerangkan, rencana pembangunan tambak udang modern di wilayah tersebut untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan serta menghadirkan distribusi ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Baca juga: KKP Bakal Sesuaikan Harga Acuan Ikan dalam Perhitungan PNBP Pascaproduksi

"Kita (rencana) buat modeling tujuannya untuk meningkatkan produksi udang nasional yang signifikan karena luasan wilayah kita masih banyak. Indonesia timur target kita, kenapa supaya pertumbuhan ekonomi terdistribusi ke wilayah timur," kata dia dalam siaran pers, dikutip Senin (23/1/2023).

Trenggono melakukan sendiri peninjauan calon lokasi pengembangan budidaya udang berbasis kawasan bersama Bupati Sumba Timur Khristopel Praing. Di sana terdapat lahan potensial sekitar 1.800 hektar yang bisa dikembangkan sebagai lokasi pengembangan budidaya udang.

Baca juga: KKP Berikan Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun untuk 328.086 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Pengembangan budidaya udang di Sumba Timur menurutnya juga untuk mendukung capaian target produksi udang nasional sebanyak 2 juta ton pada 2024.

Udang disebut memiliki peluang ekspor yang sangat besar dengan nilai pasar dunia sekitar 28 miliar dollar AS pada tahun 2021.

"Pengembangan ini tentu kita sesuaikan dengan kemanfaatan dan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki daerah itu agar bisa meningkat dengan baik. Ini salah satu yang menjadi pemikiran kita semua di pemerintahan," tambahnya.

Ketika terealisasi, Trenggono memastikan pembangunan nantinya mengutamakan tenaga kerja lokal dan mengedepankan prinsip keberlanjutan bagi lingkungan dan usaha. Selain dengan pemda, pembangunan akan melibatkan pihak profesional agar prinsip keberlanjutan tercapai dengan baik.

"Kalau kita bangun sesuai potensi rencana, maka tidak kurang dari Rp 3 triliun yang dapat dihasilkan dalam 1 tahun dan tenaga kerja yang dibutuhkan bisa mencapai 5.000 orang. Untuk tenaga kerja, mutlak dan harus mengutamakan tenaga kerja lokal," pungkas dia.

Baca juga: Komisi IV DPR Minta KKP Kurangi Impor Garam