Kebutuhan Bansos Jadi Alasan Pemerintah Impor Lagi 500.000 Ton Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau biasa disapa Buwas mengatakan, pemerintah melakukan impor beras sebesar 500.000 ton untuk memenuhi kebutuhan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).

"Kembali untuk kepentingan bansos itu mendatangkan 500.000 ton (beras) impor," kata Buwas dalam rapat Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Namun, Buwas mengatakan, impor beras tahap awal sebanyak 500.000 ton tersebut belum bisa dilakukan mengingat pemerintah masih melakukan penjajakan dengan beberapa negara.

"Ini juga belum bisa kami laksanakan 500.000 ton karena hari ini kita belum dapatkan jumlah impor dari beberapa negara, itu yang kita jajaki," ujarnya.

Baca juga: Kontroversi Bapanas: Polemik Impor Beras dan Harga Gabah

Buwas mengatakan, pihaknya mendapatkan penugasan melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton untuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Ia mengatakan, tugas Bulog hanya menyimpan dan menyalurkan beras tersebut sesuai permintaan pemerintah.

"Bulog hanya menyimpan dan menyalurkan sesuai perintah," tuturnya.

Lebih lanjut, Buwas mengatakan, Presiden Joko Widodo berpesan impor beras sebanyak 2 juta ton tersebut harus memerhatikan produksi dalam negeri.

"Pesan presiden, kalau dikasih 2 juta ton (impor beras) melihat kebutuhannya. Diutamakan produksi dalam negeri, walaupun dibandingkan harga, lebih murah impor, kita tidak cari untung," ucap dia.

Baca juga: Penyebab Impor Beras Menurut Serikat Petani, gara-gara Bulog Gagal Penuhi CBP

Sebelumnya, pemerintah menggelontorkan bansos beras secara bertahap mulai akhir Maret 2023.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, proses regulasi terkait penyaluran bansos beras ini sudah selesai, sehingga sudah dapat disalurkan ke penerima manfaat.

"Pendistribusian bantuan ini sudah bisa dieksekusi oleh Bulog mulai 31 Maret 2023 dan dilaksanakan secara bertahap untuk disalurkan ke 21.353 juta KPM sesuai data dari Kementerian Sosial," ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bansos beras ini, dibutuhkan total sekitar 630.000 ton beras. Pada bulan pertama, 210.000 ton akan digelontorkan oleh Bulog kepada penerima bantuan.

Demi kelancaran penyaluran bantuan beras tersebut, Arief meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung proses pendistribusian bantuan sehingga tepat sasaran.