Erick Thohir Minta KAI Buat Proyeksi Pertumbuhan Penumpang Pasca-pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) membuat proyeksi pertumbuhan penumpang ke depan pasca-pandemi Covid-19.

"Saya sudah meminta KAI untuk membuat proyeksi pertumbuhan penumpang ke depan pasca-Covid-19, karena pada saat pandemi angka penumpangnya tidak sama dengan saat ini," ujar Erick dilansir dari Antara, Rabu (3/5).

Erick sangat percaya bahwa salah satu solusi transportasi publik adalah kereta, kalau Indonesia mau menekan penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi ketergantungan pada impor BBM selain juga mendukung peralihan kepada kendaraan listrik.

Baca juga: Kemenlu Buka Lowongan Kerja hingga 31 Mei 2023, Simak Persyaratannya

"Karena itu kita bicara dengan Jepang, apalagi nanti ada G7, kita bicara bagaimana memetakan ulang kondisi perkeretaapian yang ada di Jawa, Sumatera dan Madura," kata Erick.

Erick mengungkapkan transportasi publik menjadi prioritas ke depan, karena tidak mungkin pemerintah mendorong kendaraan pribadi.

Terkait impor KRL bekas dari Jepang, dirinya sudah berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Komisi VI DPR RI.

Baca juga: Tumbuh 9,1 Persen, Mitratel Bukukan Laba Bersih Rp 501 Miliar

Erick mengatakan PT INKA adalah perusahaan BUMN yang memproduksi gerbong KRL. Produk dari INKA memiliki dua kualitas yakni versi dalam negeri dan ada yang bekerja sama dengan perusahaan produsen gerbong terbaik di dunia yakni Stadler.

Tentunya, lanjut Erick, harus melihat kapasitas produksinya berapa. Namun, terdapat catatan bahwa EBITDA INKA saat ini masih negatif, artinya perlu ada dukungan cashflow kepada INKA.

Dia mengatakan, kalau cashflow-nya tidak ketemu maka tidak mungkin memproduksi jumlah yang dibutuhkan.

Baca juga: Jumlah Wisatawan Mancanegara Tembus 2,25 Juta pada Kuartal I-2023

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark up dan saya akan minta BPKP untuk audit ulang jika memang terjadi mark up. Namun kalau kita membutuhkan (impor) maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama. Dan kalau ada korupsi saya akan sikat," kata Erick.