Momen Sri Mulyani dan JK Foto Bersama saat Pelantikan Gubenur BI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla tampak hadir dalam satu ruangan yang sama. Momen tersebut terjadi usai JK melontarkan kritik terhadap utang pemerintah.

Kehadiran Sri Mulyani dan JK dalam satu ruangan yang sama terjadi dalam acara pengambilan sumpah jabatan Perry Warjiyo sebagai gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028 yang dilaksanakan di Kantor Pusat Mahkamah Agung (MA), Jakarta, pada Selasa (24/5/2023) hari ini.

Kedua tokoh publik itu juga sempat berfoto bersama, dilihat dari unggahan akun Instagram @smindrawati. Dalam unggahan itu terlihat Sri Mulyani melakukan group selfie bersama JK dan tokoh publik lain seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, hingga Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.

Baca juga: JK Sebut Pemerintah Bayar Utang Rp 1.000 Triliun Per Tahun, Sekian Jumlahnya di APBN

"Selamat Pak Perry Warjiyo atas kepercayaan dan mengemban amanah kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia," tulis Sri Mulyani, Selasa.

Unggahan itu kemudian mendapat beragam komentar dari netizen. Hal ini terkait kritik yang disampaikan JK mengenai utang pemerintah.

Sebagai informasi, dalam gelaran hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023) lalu, JK sempat menyinggung kondisi utang pemerintah.

JK mengatakan, utang luar negeri semakin menumpuk, bahkan per tahunnya pemerintah perlu membayar Rp 1.000 triliun. Ia bilang, angka tersebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul, setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata dia.

Baca juga: Utang Pemerintah per April 2023 Turun Jadi Rp 7.849,89 Triliun

Sri Mulyani juga sudah sempat menanggapi pernyataan tersebut. Bendahara negara bilang, pengelolaan pembayaran utang pemerintah masih terjaga dan sudah sesuai dengan strategi pembiayaan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam pengelolaan pembayaran utang, bendahara negara bilang, salah satu indikator yang diperhatikan oleh pemerintah ialah terkait tenor dari portofolio pembiayaan yang dilakukan.

"Kalau kita lihat dari data-data dan pengelolaan utang setiap tahun, kita tahu beberapa utang ada jangka waktunya, jadi kita pasti untuk yang tempo maupun pembyaran utang sudah dalam APBN," kata dia, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Baca juga: Perry Warjiyo Resmi Jadi Gubernur BI Periode 2023-2028