Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Jadi Negara Berpendapatan Menengah ke Atas, Sri Mulyani: Perjalanan Masih Panjang...

Kompas.com - 11/07/2023, 06:06 WIB
Rully R. Ramli,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak berpuas diri dengan kenaikkan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Pasalnya, pemerintah masih berupaya untuk merealisasikan target jangka panjang Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikkan pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita yang meningkat disertai kenaikan status Indonesia merupakan pertanda baik. Hal ini menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia yang terus tumbuh.

Namun demikian, Indonesia masih jauh dari target jangka panjangnya, yakni menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju. Sebagai informasi, untuk bisa dikategorikan negara berpendapatan tinggi pada 2022, minimal GNI per kapita yang dimiliki suatu negara adalah 12.535 dollar AS. Sementara itu, GNI per kapita Indonesia baru mencapai 4.580 dollar AS.

Baca juga: IMF: PDB Indonesia Paling Besar di ASEAN

"Tentu ini adalah suatu perkembangan yang positif dan baik. Namun, perjalanan kita masih panjang untuk mencapai high income country," tutur Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, Senin (10/7/2023).

Untuk merealisasikan hal tersebut, Sri Mulyani menekankan, kinerja perekonomian nasional harus terjaga. Dengan demikian, GNI per kapita dapat terus tumbuh.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri sempat menyatakan, perekonomian Indonesia harus konsisten tumbuh di kisaran 6-7 persen agar dapat menjadi negara maju sebelum 2045.

"Kinerja dari perekonomian harus terus kita jaga," ujar Sri Mulyani.

Untuk dapat menciptakan pertumbuhan sebesar 6-7 persen secara konsisten diperlukan upaya lebih dari pemerintah. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, berbagai aspek yang menjadi motor penggerak perekonomian harus diperkuat.

Baca juga: Di Tengah Ketidakpastian Global, Indonesia Kembali Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas


Penguatan ini meliputi industrialisasi secara masif, integrasi ekonomi digital dengan industri manufaktur dan UMKM, pengembangan potensi ekonomi hijau, hingga pemanfaatan pasar karbon yang maksimal.

"Selain itu SDM berusia muda dan produktif wajib diarahkan mengisi kebutuhan industri sehingga kualitas demografi dan pendapatan per kapita bisa konsisten naik," tuturnya.

Pandangan tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky. Menurutnya, target menjadi negara maju sebelum 2045 relatif ambisius, namun masih bisa direalisasi dengan upaya luar biasa.

" Yang perlu dilakukan adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja dan sektoral melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur," ucapnya.

Baca juga: Naik Kelas, Pendapatan Per Kapita RI Masih di Bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Spend Smart
Cara Beli Token Listrik di ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI

Cara Beli Token Listrik di ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI

Spend Smart
Cara Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia dan Syaratnya

Cara Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia dan Syaratnya

Spend Smart
Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 21,5 Triliun

Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 21,5 Triliun

Whats New
Indosat Catat Laba Rp 1,29 Triliun di Kuartal I-2024

Indosat Catat Laba Rp 1,29 Triliun di Kuartal I-2024

Whats New
Adira Finance Cetak Laba Bersih Rp 432 Miliar pada Kuartal I-2024

Adira Finance Cetak Laba Bersih Rp 432 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Inaplas Dukung Pemerintah Atasi Polusi Sampah Plastik

Inaplas Dukung Pemerintah Atasi Polusi Sampah Plastik

Whats New
Program Pemberdayaan Daerah Gambut di Bengkalis oleh PT KPI Mampu Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Program Pemberdayaan Daerah Gambut di Bengkalis oleh PT KPI Mampu Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Whats New
Astra Internasional Bakal Tebar Dividen Rp 17 Triliun, Simak Rinciannya

Astra Internasional Bakal Tebar Dividen Rp 17 Triliun, Simak Rinciannya

Whats New
Emiten Nikel IFSH Catat Penjualan Rp 170 Miliar di Kuartal I 2024

Emiten Nikel IFSH Catat Penjualan Rp 170 Miliar di Kuartal I 2024

Whats New
Starlink Telah Kantongi Surat Uji Laik Operasi di Indonesia

Starlink Telah Kantongi Surat Uji Laik Operasi di Indonesia

Whats New
Laba Bersih BNI Naik 2,03 Persen Menjadi Rp 5,3 Triliun pada Kuartal I-2024

Laba Bersih BNI Naik 2,03 Persen Menjadi Rp 5,3 Triliun pada Kuartal I-2024

Whats New
Bank Mandiri Jaga Suku Bunga Kredit di Tengah Tren Kenaikan Biaya Dana

Bank Mandiri Jaga Suku Bunga Kredit di Tengah Tren Kenaikan Biaya Dana

Whats New
Bukan Dibebaskan Bea Cukai, Denda Impor Sepatu Bola Rp 24,74 Juta Ditanggung DHL

Bukan Dibebaskan Bea Cukai, Denda Impor Sepatu Bola Rp 24,74 Juta Ditanggung DHL

Whats New
Kerja Sama dengan PBM Tangguh Samudera Jaya, Pelindo Optimalkan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok

Kerja Sama dengan PBM Tangguh Samudera Jaya, Pelindo Optimalkan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com