Kemenkeu Proyeksikan Setoran PNBP Bakal Lampaui Target, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan, pendapatan negara yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 515,8 triliun hingga akhir 2023. Nilai ini setara dengan 116,9 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023, yakni sebesar Rp 441,4 triliun.

Optimisme itu diusung oleh Kemenkeu dengan melihat realisasi PNBP yang tumbuh pesat pada paruh pertama 2023. Tercatat realisasi PNBP telah mencapai Rp 302,1 triliun atau setara 68,5 persen dari target yang ditentukan, atau tumbuh 5,9 persen secara tahunan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, setoran PNBP pada awal 2023 masih menikmati momentum harga tinggi komoditas mineral batu bara (minerba) yang terjadi pada tahun lalu.

Baca juga: Polri Minta Penerbitan SIM Tidak Dikenakan PNBP, Ini Tanggapan Kemenkeu

Data Kemenkeu menunjukkan, realisasi PNBP SDA non migas mencapai Rp 78,3 triliun hingga akhir Juni. Realisasi ini melesat 94,7 persen secara tahunan.

"Jadi sekitar triwulan pertama, sampai April, Mei, masih menikmati harga tinggi dari minerba. Beberapa karena karakter kontrak dari mereka jangka panjang, sehingga masih menggunakan harga (komoditas) yang relatif tinggi," ujarnya, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Meskipun demikian, Kemenkeu sebenarnya sudah mulai berhati-hati akan potensi penurunan PNBP yang berasal dari SDA. Pasalnya, berbagai harga komoditas sudah mulai mengalami normalisasi.

Setoran PNBP SDA minyak dan gas (migas) bahkan sudah mengalami kontraksi. Tercatat realisasi PNBP SDA migas merosot 19,9 persen menjadi Rp 60,1 triliun.

"Komoditas ini susah sekali dilakukan prediksi," kata Isa.

Menurut Isa, salah satu kontributor utama setoran PNBP pada tahun ini akan berasal dari dividen BUMN. Setoran keuntungan dari perusahaan pelat merah memang tercatat terus mengalami kenaikan. Pada Juni lalu, setoran PNBP dividen telah mencapai Rp 42,4 triliun, naik 19,4 persen secara tahunan.

Baca juga: Kemenkeu Blokir Layanan Ratusan Perusahaan yang Tunggak Pembayaran PNBP

Selain itu, setoran PNBP sejumlah kementerian/lembaga (K/L) diproyeksi meningkat. Isa menyebutkan salah satu layanan K/L yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap PNBP ialah layanan administrasi hukum.

"Karena aktivitas ekonomi sudah cukup bebas, orang berpergian sudah cukup banyak, selain itu juga ada beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah, Kemenkumham, dan sebagainya," tutur dia.

Jika dilihat, realisasi PNBP lainnya, yakni gabungan PNBP K/L dan penjualan hasil tambang serta domestic market obligation (DMO), mencapai Rp 83 triliun hingga Juni. Realisasi tersebut terkoreksi 5,5 persen secara tahunan.

Akan tetapi, PNBP K/L sendiri sebenarnya masih mengalami kenaikkan. Tercatat realisasi PNBP K/L sebesar Rp 58,9 triliun, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 56,2 triliun.

Dengan melihat berbagai tren tersebut, Kemenkeu optimis, setoran PNBP bakal melampaui target, meskipun harga komoditas mulai mengalami penurunan atau normalisasi.

Baca juga: 63 Kementerian/Lembaga Tunggak Setoran PNBP ke Kas Negara, Nilainya Capai Rp 27,64 Triliun