Pemerintah Terus Optimalkan Pelayanan Simlala

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengoptimalkan layanan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Simlala). Salah satunya lewat kegiatan konsinyering keagenan kapal di Balikpapan. 

"Melalui Simlala, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan secara online sekaligus melakukan pemantauan proses permohonan secara transparan," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting dalam siaran pers, Jumat (14/7/2023).

Ia mengatakan Simlala sudah diterapkan sejak 2016. Tujuannya yakni untuk memberikan kemudahan melalui penerapan pelayanan satu pintu.

Lewat Simlala, kegiatan yang dilayani di antaranya kegiatan angkutan laut luar negeri yaitu Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional (PPKN) dan Deviasi Luar Negeri.

Baca juga: Info Pelabuhan Punggur Batam, Tarif Tiket, dan Jadwal Kapalnya

Hendri berharap lewat kegiatan konsinyering keagenan kapal, pemerintah bisa mendapatkan masukan dari para pengguna jasa dan pihak terkait untuk meningkatkan pelayanan pada Simlala.

Sedangkan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan, Mugen S. Sartoto mengatakan, Simlala digunakan untuk mengajukan permohonan pelayanan publik lalu lintas dan angkutan laut secara online.

Selain itu, ia menyampaikan kunci keberhasilan layanan adalah kecepatan dan kesederhanaan. Layanan yang masih menggunakan SOP lama dan persyaratan tidak relevan lagi dinilai perlu dievaluasi.

Baca juga: Info Pelabuhan Kariangau, Tiket, dan Jadwal Kapalnya

"Pelabuhan Balikpapan adalah salah satu dari 14 pelabuhan yang masuk dalam program Stranas PK dan mendapatkan rapot hijau sampai saat ini, artinya sistem sudah berjalan dengan baik dan Pelabuhan Balikpapan wajib menerapkan layanan digitalisasi," ujar Mugen.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai R. Fadjar Donny Tjahjadi menyampaikan pihaknya mendukung pelayanan di pelabuhan untuk mempermudah dan mempercepat layanan dalam mendukung kelancaran ekspor impor dan logistik.

"Selain itu, Ditjen Bea dan Cukai menjamin memberi perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dilarang maupun yang dibatasi yang mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan dan keamanan juga moralitas," kata Donny.

Baca juga: Profil Pelabuhan Gili Mas, Tiket, dan Jadwal Kapalnya