Indonesia Akan Tiru Vietnam dan Thailand Terkait Insentif Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia akan meniru Thailand dan Vietnam dalam menetapkan insentif kendaraan listrik.

Luhut juga belum bisa memastikan apakah pemerintah akan menetapkan pajak untuk semua jenis kendaraan listrik yang akan diperjualbelikan di Indonesia.

Hanya saja menurut dia, pemerintah akan membuat pemberian insentif secara sederhana yang kemungkinan pemerintah memberikan insentif dalam bentuk potongan pajak.

Baca juga: Luhut Bakal ke California Temui Elon Musk, Tagih Realisasi Investasi Tesla

"Saya pikir insentif akan diselesaikan besok di rapat Kabinet, tetapi pada dasarnya kami membuatnya sederhana. Apa yang terjadi di Thailand apa yang terjadi di Vietnam, itu saya kira menjadi patokan kita dan melakukan beberapa penyesuaian di sana-sini," ujar Luhut dalam acara Nickel Conference 2023 di Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Luhut menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyarankan agar Indonesia banyak menjadikan kebijakan di negara tetangga sebagai patokan dan kemudian disesuaikan dengan apa yang terjadi di Indonesia.

"Presiden memberi saya tolok ukur instruksi yang sangat awal ke Thailand dan ke Vietnam dan negara-negara lain. Jadi tim saya di kantor saya melakukan ini. Jadi besok, mudah-mudahan update ini kita dapat persetujuan dari Presiden dan kemudian kita bisa promosikan di mana saja," kata Luhut.

Baca juga: Luhut Sebut 6 Cara Indonesia Jadi Negara Kuat dalam 30 Tahun ke Depan

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mengevaluasi kembali insentif motor listrik. Hal ini lantaran masih minimnya peminat terhadap motor ramah lingkungan tersebut.

"Ini kita mau ratas besok (soal insentif motor listrik), jadi mau finalkan," ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ditemui dalam acara Bursa Karbon di Jakarta, Senin (24/7/2023).

Meski begitu, Luhut mengatakan aturan insentif motor listrik di Indonesia akan disesuaikan dengan aturan yang diterapkan oleh beberapa negara tetangga.

Baca juga: Luhut: KPK Telah Kantongi Nama Eksportir Nikel Ilegal

Dengan begitu diharapkan mampu menggaet masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik.

"Pada dasarnya, semua ketentuan insentif yang dibikin oleh negara sekitar kita, kita matching-kan bersama," katanya.

Penerimaan konsumen mengenai motor listrik bersubsidi terbilang lambat. Sejauh ini baru ada puluhan unit yang tersalurkan, dari target total 200.000 unit sampai akhir 2023.

Baca juga: Tanya Kepastian Investasi Tesla, Luhut Bakal Temui Elon Musk Agustus