Menperin Dorong Jepang Tambah Investasi di Industri Farmasi dan Alkes

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengatakan, pemerintah memprioritaskan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan agar bisa lebih berdaya saing global.

Hal ini sesuai dengan arah peta jalan Making Indonesia 4.0, RIPIN 2015-2035, Undang-undang Cipta Kerja, serta program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Ditambah, Indonesia ditargetkan menjadi hub manufaktur untuk industri farmasi serta alat kesehatan.

“Ada beberapa faktor utama yang membuat Indonesia menarik bagi produsen alat kesehatan, antara lain adalah pasar yang besar dan terus tumbuh, populasi generasi muda, meningkatnya kelas menengah, kebijakan pemerintah yang probisnis, serta ketersediaan tenaga kerja industri terampil,” kata Agus pada Forum Bisnis Farmasi dan Alat Kesehatan Indonesia-Jepang ke-2 tahun 2023 di Osaka, Jepang dalam keterangan tertulis, Minggu (8/10/2023).

Baca juga: Menperin: Pembelian Motor Listrik Non-Subsidi Lebih Tinggi dari yang Disubsidi

Agus mengatakan, pertumbuhan industri alat kesehatan di Indonesia semakin berkembang pesat. Pada tahun 2021, pasarnya bernilai 3,5 miliar dollar AS, dan diperkirakan tumbuh menjadi 6,5 miliar dollar AS pada tahun 2026.

"Guna mendukung kebijakan substitusi impor, kami terus membuka peluang yang menjanjikan untuk para perusahaan berinvestasi di sektor bahan baku untuk industri farmasi dan alat kesehatan,” ujarnya.

Agus mengatakan, untuk mencapai sasaran tersebut, salah satu langkah kuncinya adalah pemberian insentif untuk memacu investasi dalam penelitian dan pengembangan di sektor industri farmasi dan alat kesehatan.

Ia mengatakan, selain insentif penelitian dan pengembangan, pemerintah juga terus memprioritaskan pengembangan kapasitas produksi lokal untuk obat esensial dan alat kesehatan.

"Hal ini mencakup upaya untuk menarik lebih banyak investasi ke sektor ini, serta insentif bagi produsen lokal untuk meningkatkan fasilitas dan meningkatkan kemampuan produksi mereka,” kata dia.

Di sisi lain, Agus mengatakan, Jepang merupakan negara terdepan yang aktif berinvestasi di sektor industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional.

Hingga saat ini, lebih dari sepuluh perusahaan farmasi Jepang terus beroperasi dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kesehatan nasional.

"Selain itu, sebagian besar dari mereka telah beroperasi lebih dari 50 tahun sejak didirikan di Indonesia," ujarnya.

Agus berharap kerja sama investasi dan bentuk kemitraan lainnya antara Indonesia dan Jepang terus meningkat, sehingga inovasi teknis dan kemajuan di bidang farmasi dapat bermanfaat bagi banyak sektor masyarakat yang membutuhkannya.

“Selain vaksin, immunoserum, dan antigen, Indonesia juga harus mampu swasembada produk biologi atau biosimilar yang saat ini sedang berkembang pesat, khususnya bioteknologi hasil fermentasi, rekayasa genetika, atau kloning, seperti antibodi monoklonal dan protein rekombinan,” paparnya.

Baca juga: Harga KRL Buatan INKA Lebih Mahal dari Impor Jepang, Ini Kata Menhub

Berdasarkan hal tersebut, Agus mengatakan, insentif kebijakan fiskal diperlukan untuk mendorong investasi.

Dalam hal ini, kata dia, telah menerbitkan skema Tax Holiday dan Mini Tax Holiday yaitu fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama, yang disediakan untuk penanaman modal baru dan ekspansi.

Selain itu, Tax Allowance menawarkan fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan besarnya investasi yang dilakukan pada domain dan wilayah usaha tertentu.

“Dan yang lebih penting lagi, salah satu insentif yang paling menguntungkan bagi industri adalah Super Deduction Tax, yang merupakan pengurangan pendapatan kotor hingga 300 persen yang ditawarkan kepada perusahaan yang terlibat dalam program pendidikan kejuruan atau vokasi, termasuk upaya penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi,” ucap dia.

Baca juga: Proyek LRT Bali Ditargetkan Mulai 2024, Korsel hingga Jepang Minat Jadi Investor