Menteri ATR Pastikan Tidak Perpanjang HGB Perusahaan Pontjo Sutowo di Hotel Sultan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menegaskan, pihaknya tidak memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) kawasan Hotel Sultan oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco.

Dengan demikian, Indobuildco sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengoperasikan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

"Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB. Sudah selesai," kata Hadi, ditemui di Hotel Sheraton, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Terkait dengan langkah Indobuildco yang masih menempati kawasan Gelora dan justru menggugat Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPGBK), Hadi bilang, hal itu sudah menjadi urusan aparat penegak hukum.

Baca juga: Tingkat Okupansi Hotel Sultan Anjlok Imbas Kasus Sengketa Lahan dengan Pemerintah

Ditemui di tempat yang sama, Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni menyebutkan, ini bukan menjadi kali pertama Indobuildco menggugat pihak pemerintah terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Raja menjelaskan, sengketa antara Indobuildco dengan pemerintah sudah berlangsung lama dan melalui berbagai proses hukum, di mana pemerintah memenangkan proses hukum terakhir.

"Coba dilihat status hukumnya itu negara dalam hal ini Kemensetneg sudah menang berkali-kali," kata dia.

"Dan dari Indobuildco itu kan sudah berkali-kali mengajukan gugatan dan sudah dikatakan kalah di pengadilan," sambungnya.

Baca juga: Pengelola Hotel Sultan Bongkar Portal yang Dipasang PPKGBK, Ini Alasannya

Oleh karenanya, Raja meminta kepada Indobuildco untuk menghormati putusan hukum dan ketentuan berlaku, di mana perusahaan sudah tidak bisa lagi beroperasi di kawasan Gelora.

"Toh dari pihak sana juga sudah 'menikmati' dari tanah yang ada ini kan sudah dinikmati sekian lama, ekonomi secara produktif, ada hotel dan apartemen," ucapnya.

Sebagai informasi, sengketa antara Indobuildco dengan pemerintah memasuki babak baru.

Indobuildco menggugat PPPGBK, Menteri Sekretariat Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Gugatan perdata yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat ini dilakukan lantaran adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengosongan Hotel Sultan.

Kuasa hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin menilai, proses pengosongan Hotel Sultan harus dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan.

Sementara, pengelola GBK tidak memiliki satu dokumen putusan Pengadilan untuk pengosongan tersebut.

Baca juga: Mengenal Pontjo Sutowo, Pemilik Perusahaan Pengelola Hotel Sultan