Menko Airlangga Sebut Sertifikasi Tanah Transmigrasi Capai 140.590,72 Hektar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya melaksanakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah atau reforma agraria.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sebagai bagian dari RPJMN 2020-2024, memiliki target hingga 9 juta hektar yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses.

Adapun hingga Oktober 2023, realisasi capaian sertifikasi hak milik tanah Transmigrasi telah seluas 140.590,72 hektar dan pendaftaran tanah atau PTSL mencapai 9,17 juta hektar.

"Target 9 juta dari penataan aset dan akses dan capaiannya tanah transmigrasi sebesar 140.590,72 hektar," kata dia, dalam konferensi pers Rapat kerja Nasional Reforma Agraria, di Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Baca juga: Mengonsep Reforma Agraria

Dengan melihat realisasi tersebut, Airlangga menyebutkan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan terkait pelaksanaan reforma agraria.

Oleh karenanya, pada awal Oktober ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai upaya dalam mempercepat pencapaian target Reforma Agraria.

Aturan tersebut memuat 4 terobosan kebijakan diantaranya yakni penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) khususnya dari kawasan hutan, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan reforma agraria, serta percepatan pelaksanaan penataan aset dan akses.

Baca juga: Cegah Konflik Agraria di IKN Nusantara, Ini Langkah Pemerintah

Pemerintah berharap, Perpres Nomor 62 Tahun 2023 mampu mendorong pencapaian realisasi reforma agraria yakni terkait program sertifikasi tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.

"Reforma Agraria ini berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat dimana pendapatan per kapita penerima reforma agraria meningkat 20,02 persen pada tahun 2022," ucap Airlangga.