Isu YouTube Buka "E-commerce", Google Indonesia: Belum Ada Rencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Google Indonesia buka suara soal YouTube yang dikabarkan akan membuka layanan dagangnya secara daring atau e-commerce.

Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf memastikan hingga saat ini YouTube belum berencana untuk menambah fitur belanja

Dia mengaku pihaknya sejauh ini masih menganalisa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Baca juga: Soal Rencana TikTok Ingin Buka E-commerce, Ini Respons Kominfo

"Untuk sekarang YouTube belum ada rencana menambah fitur-fitur shopping karena (aturan) Kemendag ini baru akhir Oktober ya, jadi cukup baru. Jadi jujur saja kami juga masih menganalisa peraturan Kemendagnya, detail dan sebagainya. Jadi masih di fase menganalisa," ujar Randy kepada media di Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Randy mengatakan fitur belanja di YouTube memang sudah tersedia di beberapa negara, Namun ia menegaskan pihaknya belum memiliki rencana untuk membawa fitur tersebut ke Indonesia.

"Seperti yang saya bilang, untuk sekarang YouTube masih belum ada rencana menambahkan fitur-fitur baru shopping-nya itu. Memang globally sudah tersedia tapi untuk ke depannya masih belum ada rencana lagi karena masih dianalisa. Regulasinya masih baru," kata Randy.

Baca juga: Telkom Kirim Lulusan SMA ke China untuk Pelajari E-commerce

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi  merespons soal rencana Tiktok Shop serta YouTube yang ingin mendaftar sebagai e-commerce.

Menteri Budi Arie menegaskan Indonesia memiliki peraturan yang berlaku mengenai usaha digital.

“Kita ini Indonesia ini kan membuka kesempatan kepada siapa pun untuk berusaha selama mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku,” jelasnya.

Baca juga: Sinyal TikTok Buka E-commerce, Pengamat Wanti-wanti Keamanan Data Pengguna

Menurut Menkominfo, masa depan e-commerce dalam menumbuhkan ekonomi digital merupakan suatu keniscayaan.

Oleh karena itu, Pemerintah tidak melarang setiap pelaku industri membuka peluang usaha dengan syarat mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

“Tugas kita pemerintah bukan melarang, tapi mengatur, menata supaya sehat. Supaya kita enggak berpihak pada satu pihak, pokoknya siapa pun kalian berkompetisi saja secara sehat,” kata dia.

Baca juga: TikTok E-commerce Diprediksi Bakar Uang Besar-besaran