Ini Aneka "Pemanis" dari Pemerintah untuk ASN yang Pindah ke IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). "Pemanis" itu disiapkan untuk menarik minat sekaligus memfasilitasi kebutuhan ASN di ibu kota baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, salah satu insentif yang disiapkan ialah pemberian biaya kepindahahan ASN. Selain itu juga pemerintah juga menyiapkan insentif untuk biaya tinggal ASN beserta keluarga di IKN.

"Jadi mulai ongkos pindah alamat, sampai selama dia tinggal di sana termasuk, sedang dicari dan dikaji," kata dia, ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Baca juga: Pemerintah Masih Godok Insentif ASN yang Pindah ke IKN

Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan insentif dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar yang mumpuni.

Anas bilang, pemerintah akan membangun sekolah dengan kualitas baik, sehingga ASN yang sudah berkeluarga tidak ragu untuk pindah.

"Agar ASN yang pindah ke sana akan 'kerasan'," ujarnya.

Namun demikian, Anas tidak merinci besaran anggaran insentif perpindahan ASN yang bakal disiapkan pemerintah. Sesuai dengan rencana perpindahan, anggaran insentif akan mulai dialokasikan dalam APBN 2024.

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah ke IKN, Sri Mulyani: Status Jakarta Berubah Menjadi Daerah Khusus

Sebagai informasi, proses perpindahan ASN ke IKN rencananya dilakukan secara bertahap, dimulai pada Maret 2024. Setelah itu, perpindahan akan dilanjutkan pada Juli dan Agustus.

Pada gelombang pertama, jumlah ASN yang akan dipindah mencapai 2.000. Namun, jumlah ini masih bisa berubah, tergantung dengan kesiapan gedung yang digunakan sebagai tempat tinggal ASN.

"Hampir semua K/L (kementerian dan lembaga) pindah, tapi eselonnya tertentu, enggak semua eselon, yang terkait bisnis masih tetap di Jakarta," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Bursa ASN, Seperti Apa?