Data Terbaru, Utang Luar Negeri Indonesia Susut Jadi Rp 6.079 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat nilai utang luar negeri Indonesia kembali menyusut pada Oktober 2023. Penurunan itu utamanya dipicu oleh kontraksi utang pemerintah.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, posisi ULN mencapai 392,2 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 6.079,10 triliun (asumsi kurs Rp 15.500 per dollar AS)  pada Oktober lalu. Nilai tersebut turun dari bulan sebelumnya sebesar 394,4 miliar dollar AS atau setara Rp 6.113,20 triliun.

"Utang luar negeri Indonesia pada Oktober 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya," ujar dia, dalam keterangannya, Jumat (15/12/2023).

Baca juga: Utang Pemerintah Nyaris Rp 8.000 Triliun, Kemenkeu Sebut Masih Aman Terkendali

SHUTTERSTOCK/HARISMOYO Ilustrasi logo Bank Indonesia (BI).

Meskipun secara bulanan menyusut, jika dibandingkan posisi Oktober tahun lalu, ULN RI masih meningkat. Erwin menyebutkan, ULN RI naik 0,6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Jika dilihat berdasarkan pembentuknya, ULN RI terdiri dari ULN pemerintah sebesar 185,1 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 2.869,05 triliun dan ULN swasta sebesar 196,9 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 3.051,95 triliun.

Untuk posisi ULN pemerintah, tercatat menurun secara bulanan, dari September sebesar 188,3 miliar dollar AS. Namun demikian, jika dilihat secara tahunan tumbuh sebesar 3 persen.

Erwin menjelaskan, penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain. Hal ini seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat.

Baca juga: Data Teranyar, Utang Luar Negeri Indonesia Susut Jadi Rp 6.180 Triliun

"Selain itu, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu," tuturnya.

BI menilai, posisi utang luar negeri pemerintah masih aman. Hal ini terefleksikan dari pangsa utang jangka panjang yang mencapai 99,9 persen dari total utang luar negeri pemerintah.