Soal Proyek IKN, Ekonom Wanti-wanti Jangan Sampai Jadi "Benalu" APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Para calon wakil presiden (cawapres) membahas soal proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12/2023) malam.

Salah satu yang disoroti adalah pendanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, pemerintahan yang akan melanjutkan proyek tersebut perlu berhati-hati untuk memastikan tak menjadi beban bagi APBN.

Baca juga: Mahfud Sindir Gibran soal IKN: Belum Ada Satu Pun Investor yang Masuk

"Kalaupun misalnya ke depan investasi swasta masuk, terutama yang diharapkan dari luar negeri ikut join di sini, itu memerlukan bukti dulu bahwa memang ekonomi bisa bergerak di IKN itu. Kalau enggak, akan terus menjadi 'benalu' dari APBN, mungkin akan semakin banyak lagi (APBN) yang ke IKN," ujar Eko di kantor redaksi Kompas.com, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Ia berkaca pada proyek-proyek infrastruktur sebelumnya yang pada akhirnya membebani keuangan negara. Salah satunya, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KA Cepat Whoosh.

Proyek kereta cepat yang digarap Indonesia bersama China tersebut semula murni menggunakan anggaran dari investor tanpa APBN. Namun, pada akhirnya, proyek itu perlu mendapatkan suntikan dari APBN.

"Dulu kan kereta cepat murni bukan APBN, sekarang ujung-ujungnya APBN, dan tidak hanya itu saja, beberapa proyek yang lain juga sama ceritanya," imbuh Eko.

Maka dari itu, dia menekankan, perlunya upaya pemerintah ke depan untuk memikat masuknya investasi ke IKN, dan tak membebani APBN.

Baca juga: Gibran: Cak Imin Ini Agak Aneh, Pengin Bangun Kota Selevel Jakarta tetapi Enggak Setuju IKN

Sebab, hingga saat ini pembangunan IKN masih mengandalkan APBN, belum ada investor yang benar-benar masuk ke proyek tersebut.

Menurut dia, IKN yang pembangunan fisiknya dimulai dari nol perlu membentuk kepercayaan yang kuat kepada investor bahwa ekonomi di kawasan baru itu akan berjalan.

Hal ini untuk bisa memikat masuknya investasi ke IKN.

Selain itu, jika pada nantinya ada investor yang masuk, terutama dari asing, pemerintah tetap perlu memastikan kegiatan ekonomi di IKN benar-benar berjalan baik dan melibatkan investasi yang masuk.

Eko mengakui, memang sudah banyak investor yang menyatakan tertarik berinvestasi di IKN. Otorita IKN pun sudah mengantongi 328 surat pernyataan minat atau letter of intent (LOI) untuk investasi di IKN.

Namun, dia menegaskan, pernyataan minat saja tidak cukup, harus ada kepastian para investor itu mau merealisasikan investasinya di IKN, dengan demikian APBN pun menjadi tak terbebani.

Baca juga: Mahfud Sebut Belum Ada Investor Masuk ke IKN, Gibran: Di-Google Dulu, Sudah Banyak yang Masuk

"Walaupun dalam skenarionya hanya 20 persen yang dipakai dengan APBN, tapi kenyataannya tidak begitu, dalam perjalanannya sebetulnya yang terjadi di IKN sekarang sebagian besar memang adalah uang APBN, dan investasi yanng ditunggu-tunggu enggak datang-datang," kata dia.