BUMN dalam Pandangan Anies, Prabowo, dan Ganjar

PANDANGAN calon presiden tentang segala aspek penting untuk diketahui publik. Apalagi dalam kerangka kontestasi pilpres yang akan mencapai puncaknya pada 14 Februari 2024.

Dalam konteks itu, kegiatan “Dialog KADIN Bersama Capres” tanggal 11-12 Januari 2024 lalu menarik untuk dicermati.

Tulisan ini akan membahas pandangan ketiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo tentang salah satu hal yang dibahas, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya KADIN, sebagai wadah representasi para pengusaha atau pebisnis Indonesia, ingin mengetahui posisi para capres terkait keberadaan BUMN.

Sebagai kilas balik, dalam suasana Pilpres 2019, KADIN juga mencuatkan isu dominasi BUMN dalam proyek pemerintah.

Kala Erick Thohir menjadi Menteri BUMN medio Oktober 2019, salah satu program prioritasnya adalah menandatangani nota kesepahaman antara Kementerian BUMN dengan KADIN dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terwujud pada 29 November 2019.

Bahkan BUMN didorong untuk menjadi anggota KADIN sehingga interaksi BUMN dengan swasta dalam wadah KADIN diharapkan membuat banyak pengusaha “naik kelas”.

Pada November 2023, kita juga mencatat adanya Forum Sinergi BUMN-Swasta bertajuk "Kolaborasi untuk Pembangunan Inklusif" di Ritz Carlton, Jakarta. Forum tersebut juga dalam rangka menguatkan kerja sama antara BUMN dan swasta.

Respons para capres

Namun, meskipun sudah ada sejumlah upaya mendekatkan BUMN-swasta, tetap saja pertanyaan yang ditujukan kepada para capres dalam acara Dialog KADIN 11-12 Januari 2024 tersebut, adalah mengenai relasi yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada swasta (level of playing field).

Ada nuansa monopoli dan pemberian penugasan khusus kepada BUMN. Respons dari masing-masing capres ternyata berbeda terhadap isu tersebut.

Dalam pandangan Anies Baswedan, BUMN merupakan instrumen negara untuk memudahkan sejumlah pekerjaan di lapangan.

Namun, tugas BUMN adalah menjalankan peran pemerintah untuk mengeksekusi, sehingga BUMN seharusnya tidak diarahkan untuk mencari keuntungan.

Ditegaskan oleh Anies, negara ketika memiliki korporasi bukan dengan orientasi mencari keuntungan. Korporasi BUMN, menurut Anies, digunakan untuk menjalankan tugas pembangunan dengan fleksibel sesuai langkah-langkah lazim dalam aturan korporasi.

Lain lagi dengan Ganjar Pranowo, yang mengungkap bahwa keberadaan BUMN adalah sebagai fungsi pionir, ketika badan usaha lain (baca: swasta/koperasi) belum masuk ke bisnis tertentu.

Ganjar juga menegaskan melalui BUMN, negara sebenarnya tidak mencari uang, hanya memfasilitasi dan menstimulasi perekonomian.

Ganjar juga menyampaikan adanya fenomena BUMN memonopoli melalui 'cucu' hingga 'cicit' usahanya, sehingga swasta tidak mendapatkan peran yang memadai.

Untuk itu, ide Ganjar dalam menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, BUMN boleh punya anak perusahaan, tetapi tidak boleh punya cucu dan cicit.

Ganjar menyatakan, kalau di salah satu sektor swasta sudah berperan, maka keberadaan BUMN tidak diperlukan lagi.

Pandangan Prabowo terkait relasi BUMN dan swasta lebih cair. Prabowo tidak melihat apakah itu BUMN atau swasta, yang penting tujuan yang diinginkan tercapai.

Untuk itu, BUMN atau swasta, menurut dia, harus dijalankan secara efisien, transparan, dan kompetitif.

Pandangan itu didasarkan atas pengalamannya membangun beberapa kampus dan rumah sakit yang memberikan pekerjaan kepada swasta dibanding BUMN, dengan pertimbangan lebih efisien dan lebih cepat.