JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 Mahfud MD tak menampik bahwa pemerintah saat ini banyak mengimpor beragam komoditas pangan.
Dia membeberkan berdasarkan data yang dimilikinya, pemerintahan Presiden Jokowi akan mengimpor kedelai, susu, gula hingga beras.
"Faktanya ini catatannya impor kedelai saja direncanakan akan masuk sebanyak 2 juta ton, susu sebanyak 280 juta ton, gula pasir 4 juta ton, beras 2,8 juta ton, dan daging sapi,” ujarnya dalam debat kedua Cawapres di Senayan JCC, Minggu (21/1/2024).
Baca juga: Debat Panas Gibran dan Mahfud MD soal Green Inflation
Padahal kata Mahfud MD, dalam debat Pilpres 2019, Jokowi menjanjikan tidak akan impor pangan saat ditanya oleh Prabowo yang saat itu juga jadi calon presiden.
Berdasarkan data itu, dia bertanya ke calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, bagaimana langkah yang akan ditempuh agar bisa menciptakan kemandirian pangan.
“Semakin banyak nih angkanya (impor pangan). Saya tanyakan posisi mas Gibran sebagai calon wakil presiden bagaimana konsep Trisakti Bung Karno tentang kemandirian pangan?,” tanya dia.
Ihwal itu, Gibran menjelaskan untuk menciptakan Indonesia bisa swasembada pangan, pihaknya akan melanjutkan program food estate. Dia tak menampik ada beberapa food estate yang gagal. Namun di sisi lain, kata dia, ada juga food estate yang berhasil.
Baca juga: Mahfud MD Bangga, Orang Madura Jadi Pelopor Ekonomi Hijau
“Ada kok yang berhasil panen, misalnya di Kalteng itu sudah panen jagung, jagung, intinya jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita optimistis (berhasil),” ungkap Gibran.
Saat ini, pemerintah membuka rencana pengadaan impor di tahun 2024 ini untuk komoditas beras, bawang putih, dan kedelai.
Sedangkan khusus beras, pemerintah berencana akan mengimpor beras, sebanyak 2 juta ton.
Sementara kedelai dan bawang putih juga pasti akan diimpor lantaran Indonesia belum mampu produksinya sendiri. Namun untuk besaran kuotanya juga masih di bahas.
Baca juga: Mahfud MD Bangga, Orang Madura Jadi Pelopor Ekonomi Hijau
Di sisi lain pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan besaran stok pangan yang harus dimiliki pemerintah sampai akhir tahun 2024 nanti.
Hal itu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 379.1/TS.03.03/K/11/2023 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2024.
Berikut adalah rincian CPP selama 2024:
Baca juga: Selesaikan Masalah Tanah Adat, Mahfud MD Janji Tertibkan Birokrasi dan Aparat Hukum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.