Indonesia Butuh Rp 2.300 Triliun untuk Kembangkan Pembangkit EBT

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia membutuhkan dana sebesar 152 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.300 triliun untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) hingga 2040.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, pendanaan tersebut diperlukan untuk kebutuhan pembangunan pembangkit listrik EBT dan infrastruktur pendukungnya.

"Price tag-nya 152 miliar dollar AS, jadi kalau dikalikan Rp 15.000, sekitar Rp 2.300 triliun antara hari ini sampai 2040," ujarnya dalam acara Road to Investment Days 2024: Powering The Future: Sustainable Energy Transformation for Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Baca juga: Revisi Aturan PLTS Dinilai Bisa Dorong Pertumbuhan EBT Tanpa Bebani APBN

Ia menuturkan, dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, akan ditargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 80 giga watt (GW) hingga 2040.

Penambahan kapasitas tersebut mencakup porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen lainnya pembangkit berbasis gas.

Adapun untuk pembangkit EBT di antaranya akan dibangun pembangkit listrik berbasis hidro dan geotermal sebesar 30 GW hingga 2040. Selain itu, dilakukan penambahan kapasitas pembangkit berbasis angin dan solar atau energi surya sebesar 28 GW.

Selain itu, akan dibangun green enabling transmission line yakni transmisi skala besar sebagai penghantar listrik. Hal ini diperlukan sebab sumber energi terbarukan berada di lokasi yang jauh dari pusat kebutuhan listrik.

Darmawan bilang, berdasarkan penghitungan PLN diperlukan transmisi dengan total 47.000 kilometer (km) untuk menghubungkan antara pembangkit listrik ke gardu listrik.

"Potensi pembangkitnya ada di Sumatera Utara, Aceh, tapi demand-nya ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu jarak transmisinya 3.500 km. Itu hanya backbone-nya. Kalau ditarik lagi, kecil-kecil itu total transmisinya 47.000 km. Kalau mau keliling bumi saja 42.500 km," papar dia.

Darmawan mengatakan, untuk merealisasikan pembangunan yang masif itu dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama itu mencakup strategi, teknologi, inovasi, hingga pendanaan.

Terkait pendanaan, dari kebutuhan dana Rp 2.300 triliun tersebut, maka direncanakan bakal melibatkan porsi swasta sebesar 60 persen dan PLN 40 persen.

"PLN hanya 40 persen, itu pun dari porsi PLN tersebut masih bisa dikerjasamakan sama swasta," kata Darmawan.

Baca juga: Cerita Koperasi asal Kuningan Pakai EBT, Sulap Kotoran Sapi Jadi Biogas hingga Pasang PLTS