Soroti Inflasi Pangan, Asosiasi Pekerja: Upah Murah Bikin Daya Beli Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyoroti laporan Bank Indonesia (BI) terkait inflasi pangan yang bergejolak atau volatile food dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yang telah melampaui rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR).

Ketua Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, kebijakan upah murah yang diterapkan pemerintah membuat daya beli masyarakat menjadi rendah di tengah melambungnya harga pangan.

"Sistem pengupahan yang beberapa kali diubah selama masa pemerintahan Presiden Jokowi terbukti semakin melanggengkan politik upah murah dan menurunkan daya beli masyarakat," kata Mirah dalam keterangan tertulis, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Sensus Pertanian 2023: Petani Menua, Upah Kecil, dan Produktivitas Turun

"Kebijakan politik upah murah yang diterapkan pemerintah terbukti tidak berkeadilan dan tidak menyejahterakan," sambungnya.

Mirah mengatakan, saat ini, pekerja sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan, apalagi untuk kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan perumahan.

Karenanya, ia mendesak pemerintah untuk serius dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

"Jangan hanya peduli pada kekuasaan, tapi mengabaikan kesejahteraan rakyatnya," ucap dia.

Baca juga: Kontroversi Upah Minimum Provinsi

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat, laju inflasi pangan bergejolak atau volatile food dalam kurun waktu 4 tahun terakhir telah melampaui rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR). Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu daya beli masyarakat.

Kepala Departemen Regional BI Arief Hartawan mengatakan, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, inflasi pangan bergejolak mencapai 5,6 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding rata-rata kenaikan UMR yang hanya mencapai 4,9 persen pada periode 2020-2024.

Bahkan, laju inflasi pangan pun hampir menyalip kenaikan rata-rata gaji aparatur sipil negara (ASN) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tercatat, rata-rata kenaikan gaji ASN dalam periode 2019-2024 sebesar 6,5 persen.

"Jangan sampai kenaikan harga pangan menggerogoti penghasilan mereka," ujar Arief, dalam gelaranRapat Koordinasi Pengamanan Pasokan & Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri, di Kempinski, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Lebih lanjut Arief menekankan, pengendalian inflasi pangan menjadi sangat penting. Pasalnya, porsi pengeluaran konsumsi masyarakat untuk kelompok makanan mencapai 33,7 persen.

"Bagian volatile food ini bahan kebutuhan pokok masyarakat," katanya.

Adapun saat ini, inflasi volatile food tercatat masih tinggi. Berdasarkan data BI, inflasi volatile food mencapai 8,47 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Februari lalu.

Lonjakan itu utamanya dipicu oleh kenaikan harga komoditas beras, cabai merah, dan telur ayam ras. Kenaikan itu merupakan imbas dari gangguan produksi akibat pergeseran musim tanam sebagai dampak fenomena El Nino.

"Terlihat meski pasokannya membaik, persoalannya di suplai, mudah-mudahan membaik," ujar Arief.

Permasalahan inflasi volatile food menjadi semakin rumit, sebab harga pangan dunia juga berada dalam tren kenaikan.

Dengan demikian, upaya pemerintah untuk mengendalikan harga komoditas pangan di pasaran semakin sulit.

Baca juga: BI: Inflasi Pangan Sudah Lampaui Kenaikan UMR, Hampir Salip Kenaikan Gaji PNS