Beberkan Perkembangan Global, Sri Mulyani: Harapan Penurunan Suku Bunga "Direm"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan perkembangan kondisi ekonomi global usai menghadiri pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20.

Bendahara negara bilang, kondisi perekonomian dunia masih dibayang-bayangi ketidakpastian disertai tingkat inflasi yang masih tinggi meskipun sudah menurun dibanding posisi 2022 - 2023.

Dengan melihat sentimen tersebut, Sri Mulyani bilang, harapan penurunan tingkat suku bunga acuan bank sentral di berbagai negara nampaknya akan "direm", sebagai respons dari tingkat inflasi yang dinilai masih tinggi.

Baca juga: Jokowi Sebut Dirut BRI Harusnya Bisa Dapat Nobel, Ini Kata Sri Mulyani

"Ada harapan bahwa suku bunga global ini maksudnya di negara-negara maju akan mulai menurun. Namun harapan ini mungkin akan sedikit direm," ujarnya, dalam gelaran BRI Microfinance Outlook 2024, di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menjelaskan, bank sentral negara maju akan tetap menjadikan laju inflasi sebagai acuan dalam penentuan arah kebijakan suku bunga.

"Oleh karena itu kebijakan suku bunga mereka policy rate-nya juga mungkin masih harus menunggu sampai bisa diyakinkan inflasinya turun," tuturnya.

Selain tingkat suku bunga acuan bank sentral yang masih tinggi, ekonomi global juga diwarnai sentimen proteksionisme yang semakin kuat.

Seiring dengan terganggunya rantai pasok global akibat konflik geopolitik yang berkepanjangan memang membuat banyak negara untuk lebih membatasi perdagangannya guna mengamankan stok dalam negeri.

Fenomena di mana negara memilih untuk membatasi perdagangan internasionalnya membuat kinerja perekonomian negara yang sama kian melemah.

Oleh karenanya, sebagaimana proyeksi dari berbagai lembaga keuangan internasional, perekonomian dunia pada tahun ini diproyeksi melemah, imbas dari tekanan suku bunga tinggi dan pelemahan aktivitas perdagangan dunia.

"Proteksionisme dan juga suku bunga yang tinggi dikaitkan dengan stabilitas sistem keuangan dan juga kinerja dari lembaga keuangan non bank yang sekarang menjadi pusat perhatian dari regulator karena dianggap berpotensi menciptakan sebuah risiko baru bagi perekonomian global," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Bahas Program Presiden Baru dalam APBN 2025, Stafsus Sri Mulyani: Hal yang Biasa