Ikuti Arahan Jokowi, Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 untuk Presiden Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan landasan untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN) 2025. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), RAPBN 2025 disiapkan dengan memperhatikan proses transisi menuju pemerintahan baru.

Melalui unggahan akun resmi Instagram-nya, Sri Mulyani bilang, draft rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 telah disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada awal pekan ini.

Ia pun menjelaskan, sesuai mandat Undang-undang Keuangan Negara, menteri keuangan menyusun KEM-PPKF. Kerangka itu akan menjadi landasan awal penyusunan RAPBN tahun 2025, yang pelaksanaannya tidak lagi dilakukan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi.

"KEM PPKF dan RAPBN 2025 disiapkan dalam periode transisi ke pemerintahan baru hasil Pemilu 2024," tulis Sri Mulyani, dikutip Rabu (28/2/2024).

Baca juga: Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Defisit Anggaran Berpotensi Melebar

Lebih lanjut bendahara negara memaparkan, dalam KEM-PPKF dipresentasikan kondisi dinamika dan tantangan ekonomi global mulai dari kenaikan suku bunga global yang mempengaruhi arus modal. Kemudian, masih akan dihadapi juga permasalahan nilai tukar dan biaya pendanaan.

"Juga kondisi geopolitik dan proteksionisme serta trend teknologi digital, perubahan iklim dan penuaan penduduk (aging population) di berbagai negara maju," tulis Sri Mulyani.

Melihat perkembangan tersebut, kebijakan fiskal dan APBN dinilai sangat penting dalam menangani tantangan pembangunan terkait kualitas sumbe daya manusia, infrastruktur, inklusivitas dan kesenjangan, transformasi ekonomi, serta ekonomi hijau.

"Berbagai tantangan pembangunan harus ditangani dan diselesaikan," ujar Sri Mulyani.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal dan APBN tetap perlu dijalankan dengan hati-hati, akuntabel, dan disiplin agar tetap sehat dan berkelanjutan. Sri Mulyani menekankan, APBN merupakan instrumen penting dan strategis untuk memecahkan berbagai tantangan pembangunan untuk mencapai tujuan Indonesia.

"APBN juga menjadi instrumen penting dalam melindungi ekonomi dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan gejolak seperti pandemi, perubahan iklim, dan persaingan geopolitik," ucapnya.

Baca juga: Bank Dunia Komentari Program Makan Siang Gratis yang Bakal Masuk APBN

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, RAPBN 2025 harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas persiapan Ramadhan 2024 dan rencana kerja pemerintah di Istana Negara pada Senin (26/2/2024).

"Terkait rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024," ujar Jokowi.

"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," jelasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil hitung secara langsung sementara (real count) Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam kontestasi Pilpres 2024. Hingga 27 Februari kemarin, Prabowo-Gibran telah memperoleh 75.033.371 suara atau setara 58,84 persen dari total suara yang masuk.

Baca juga: RAPBN 2024: Anggaran Transisi yang Rawan