Butuh Rp 150 Triliun untuk Bangun Hunian di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan total kebutuhan investasi untuk pembangunan hunian di IKN, Kalimantan Timur mencapai Rp 150 triliun.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut OIKN mengajak investor swasta agar berinvestasi di sektor hunian di IKN dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Oleh karena itu, OIKN melaksanakan market sounding atau penjajakan pasar proyek KPBU sektor perumahan atas prakarsa badan usaha (unsolicited) di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Pemerintah Berikan Ganti Rugi untuk Warga Terdampak Proyek Pembangunan Bandara VVIP IKN

"Kalau di data itu total lahan perumahan yang diperlukan atau disediakan untuk hunian itu adalah 600 hektar di IKN dan diestimasi kebutuhan investasinya adalah Rp 150 triliun," ujarnya saat acara market sounding.

Dia optimistis, peminat proyek hunian di IKN akan tinggi mengingat kebutuhannya juga tinggi. Sebab, ke depannya jumlah penduduk IKN akan terus bertambah secara bertahap, dimulai dengan aparatur sipil negara (ASN) pada tahun ini

Selain itu, skema pembiayaan KPBU juga dinilai sangat aman dan mendapat berbagai fasilitas dari pemerintah.

Baca juga: Groundbreaking Keenam IKN Dilaksanakan Mei, OIKN: Ada Swasta

"Pembiayaannya ada diatur dalam PP 17 2022 tentang pendanaan. Berbagai fasilitas yang ada di sana adalah fasilitas-fasilitas kemudahan, penjaminan pemerintah," ucapnya.

Selain proyek hunian dengan skema KPBU itu, pemerintah saat ini tengah membangun 47 tower di IKN dengan pembiayaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 9,4 triliun.

Sebanyak 12 dari 47 tower hunian ASN, TNI, dan Polri itu akan rampung dibangun pada Agustus 2024 dan sisanya ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun ini.

"Masing-masing tower nanti ada sekitar 67 unit dan itu ditargetkan di Agustus menjadi tempat bagi para peserta upacara (17 Agustus) para ASN, TNI, Polri," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Klaim Banyak Investor Antre Investasi di IKN