Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Waswas APBN Jebol gara-gara Program Makan Siang Gratis

Kompas.com - 09/03/2024, 10:12 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyinggung soal kemampuan APBN untuk membiayai program makan siang gratis yang dijanjikan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka.

JK bilang, APBN saat ini sudah ngos-ngosan membiayai pengeluaran rutin negara. Terlebih lagi, cicilan utang pemerintah plus bunga yang harus dibayar juga terus mengalami lonjakan.

"Kita menghadapi tantangan, kita banyak utang lebih Rp 8.000 triliun, utang BUMN kurang lebih Rp 3.000-Rp 4.000 triliun. Jadi Rp 11.000-Rp 12.000 triliun. Bunganya saja, cicilannya kira-kira Rp 6.000 triliun," ujar JK dalam acara Election Talks #4 di kampus FISIP UI, Depok, yang disiarkan secara live streaming dikutip pada Sabtu (9/3/2024).

Dengan ruang fiskal yang sudah menyempit karena terbebani cicilan utang dan beban bunga, APBN juga harus membiayai berbagai macam subsidi.

Baca juga: Rencana Prabowo, Bikin Bensin dari Singkong, Ubah Sawit Jadi Solar

"Mana lagi subsidi BBM, subsidi listrik, belum lagi bansos yang Rp 500 triliun, belum lagi makan siang Rp 400 triliun, belum lagi untuk pendidikan 20 persen. Kalau ditotal ini bisa Rp 4.000 triliun," beber JK.

Dia berujar, pendapatan negara yang ada saat ini belum bisa mengakomodir pengeluaran-pengeluaran tersebut. Karena selalu defisit, otomatis kekurangannya ditambal dengan penerbitan utang baru.

Utang pemerintah pun diperkirakan akan kembali mengalami lonjakan bila ada program yang butuh anggaran fantastis, selama pemerintah belum bisa memperluas penerimaan negara.

"Pendapatan negara cuma Rp 2.800 triliun. Kita defisit Rp 2.000 triliun. Siapa yang bayar itu? Ya kita semuanya bersama-sama. Kalau tidak diselesaikan maka bagaimana menghadapinya," ucap JK.

Baca juga: Prabowo Berencana Stop Impor BBM, Mau Sulap Singkong Jadi Bensin

"Pemerintah yang akan datang harus punya keberanian. Kalau dia kacau pemerintahan yang akan datang, maka semuanya akan kena. Jadi semuanya akan sulit," sambung JK.

Wanti-wanti Bank Dunia

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menilai Program Makan Siang Gratis perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, dikutip dari Antara, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pemerintah: Program Makan Siang Gratis Tak Otak-atik Dana BOS Reguler

Sebagai perwakilan Bank Dunia, hingga saat ini Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut Program Makan Siang Gratis dari pemerintah.

"Kami masih menantikan (rincian Program Makan Siang Gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar dia.

Adapun rincian dari Program Makan Siang dan Susu Gratis telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang menjadi dasar penyusunan APBN 2025.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Whats New
OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

Whats New
Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Earn Smart
Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Whats New
OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

Whats New
Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Whats New
Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Work Smart
PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

Whats New
MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Whats New
Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com