SMGR Belanja Produk Dalam Negeri Senilai Rp 23,74 Triliun pada 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) mencatatkan realisasi belanja produk dalam negeri sebesar Rp 23,74 triliun atau mencapai 92,92 persen dari total belanja barang dan jasa sebesar Rp 25,55 triliun sepanjang 2023.

Direktur Supply Chain SMGR Yosviandri menambahkan, pertumbuhan realisasi belanja produk dalam negeri pada 2023 itu juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 6,4 persen dari realisasi belanja di pos yang sama pada 2022 sebesar Rp 22,31 triliun.

Dia bilang, pihaknya menggunakan produk dalam negeri dalam kegiatan operasional sebagai upaya mendorong pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Baca juga: Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Serap 1,82 Juta Tenaga Kerja

Doc. PT Semen Indonesia (Persero) PT Semen Indonesia (Persero)

“Belanja produk dalam negeri SMGR terus mengalami peningkatan. Kami membuka kesempatan yang luas bagi industri besar dan usaha kecil menengah dalam negeri untuk menjadi bagian dalam rantai pasok SIG,” kata Yosviandri dalam siaran pers, Minggu (10/3/2024).

“Dalam upaya meningkatkan capaian TKDN, SMGR juga memberikan pembinaan dan pendampingan bagi UMKM agar mampu memasok produk yang andal secara teknis dan ekonomis sesuai standar kualitas, biaya dan pengiriman,” lanjut Yosviandri.

Dia menjelaskan, belanja produk dalam negeri merupakan langkah strategis perusahaan untuk membangun industri di dalam negeri agar lebih berdaulat dan mandiri.

Dengan begitu diharapkan akan banyak lapangan kerja yang terbuka sehingga mendukung pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Furnitur Rumah dan Perkantoran di IKN Diisi Produk Dalam Negeri

“Belanja produk dalam negeri diharapkan membuka banyak lapangan kerja dan mendukung pemerintah mengurangi angka pengangguran,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD atas upaya peningkatan belanja produk dalam negeri.