APBN Surplus, Utang Jalan Terus

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami surplus Rp 22,8 triliun, atau 0,10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 15 Maret 2024.

Namun demikian, pemerintah tetap menarik utang dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) di awal tahun.

Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya sengaja menerbitkan SBN meskipun APBN masih mengalami surplus. Pasalnya kata dia, jika penerbitan utang dilakukan saat APBN defisit, Indonesia akan menghadapi dinamika market yang tidak menberikan dampak terbaik.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3/2024).

"Jadi kalau bapak/ibu lihat kenapa dalam situasi surplus kita sudah melakukan issuance, karena memang strategi issuance kita adalah untuk satu tahun," kata dia.

"Terutama kami sangat oportunistik dan pragmatis melihat situasi market. Kami memanfaatkan kondisi market terutama dengan narasi APBN kita yang tetap stabil dan kredibel," timpal dia.

Baca juga: Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun, LPEI Buka Suara

Dengan menerapkan strategi tersebut, pemerintah mampu mendapatkan imbal hasil (yield) yang relatif baik dari SBN.

"Ini membuat kita mampu mendapatkan SBN dengan yield yang relatif kompetitif," imbuh dia.

Dengan adanya kondisi global yang tidak menentu, pemerintah tidak ingin mengambil risiko untuk menggunakan surplus untuk pembiayaan anggaran karena kondisi global yang belum stabli dan tidak menentu.

Baca juga: Ini 4 Perusahaan Terindikasi Fraud Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Sebagai informasi, realisasi APBN sampai 15 maret 2024 terdiri dari penerimaan sebesar Rp 493,2 triliun atau 17,6 persen dari target Rp 2.802.3 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan pajak Rp 342,9 triliun, kepabeanan Rp 56,5 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 93,5 triliun.

Sementara itu, belanja negara Rp 470,3 triliun atau 14,1 persen dari target Rp 3.325,1 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp 328,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 141,4 triliun.

Baca juga: Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun, Sri Mulyani Beri Peringatan ke LPEI