Kemenhub Larang Bus Pakai Klakson Telolet, Pelanggar Siap-siap Didenda

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang seluruh operator bus menggunakan klakson telolet karena mengancam keselamatan jalan.

Larangan ini kembali digaungkan lantaran Kemenhub melihat masih banyak bus yang menggunakan klakson telolet.

Bahkan pada Minggu (17/3/2024) menyebabkan kecelakaan yang melibatkan korban anak kecil di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten.

Baca juga: KNKT: Klakson Telolet Sangat Berbahaya, Bisa Sebabkan Kecelakaan

SHUTTERSTOCK/HKHTT TJ Ilustrasi bus, bus antar kota antar provinsi (AKAP).

Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Danto Restyawan mengatakan, sesuai rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), penggunaan klakson telolet dapat menyebabkan kehabisan pasokan udara atau angin sehingga berdampak pada fungsi rem kendaraan yang kurang optimal.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memberikan surat edaran kepada seluruh Dinas Perhubungan se-Indonesia agar lebih memperhatikan dan memeriksa penggunaan komponen tambahan seperti klakson telolet pada setiap angkutan umum saat melakukan pengujian berkala," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/3/2024).

Dia mengimbau setiap penguji untuk tidak meluluskan kendaraan angkutan umum yang melakukan pelanggaran seperti adanya pemasangan klakson telolet.

Aturan terkait penggunaan klakson pun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Baca juga: Klakson Telolet dan Nostalgia Menhub di Yogyakarta

Pada pasal 69 aturan itu disebutkan, suara klakson paling rendah 83 desibel atau paling tinggi 118 desibel dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 500.000.