Soal "Banjir" Bansos Pemilu, Risma: Uangnya Bukan lewat Kami

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan yang masif selama masa kampanye Pemilihan Umum 2024 sempat menjadi sorotan publik lantaran dinilai bermuatan politis.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. Sebab, dari total alokasi anggaran untuk perlindungan sosial Rp 497 triliun, pihaknya hanya bertanggung jawab menyalurkan sebesar Rp 78 triliun.

Selain itu, bansos yang disalurkan Kemensos sudah mengikuti data penerima bansos yang sudah ada sehingga nama-nama yang tidak ada dalam daftar tidak akan diberikan bansos.

Baca juga: Di DPR, Tangis Risma Pecah saat Mendengar Kisah Lansia Sebatang Kara Tak Dapat Bansos

"Jadi kan yang sisanya itu aku enggak tahu, aku enggak berhaklah untuk bicara itu," ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Risma mengungkapkan, setiap tahun pemerintah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos.

Pada tahun ini, SPM tersebut dikeluarkan pada 26 Januari lalu atau sekitar dua pekan sebelum Pemilihan Umum 2024 yang diselenggarakan 14 Februari 2024.

Baca juga: Mensos Risma Salurkan Bantuan 84 Mesin Perahu Kepada Nelayan di Gresik

Anggaran bansos yang dikeluarkan pemerintah melalui SPM itu langsung disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos melalui bank penyalur. Artinya, Kemensos tidak secara langsung memegang anggaran bansos tersebut.

"Kami itu Pak megang uang besar itu seperti ikan di akuarium. Kita bisa lihat, tapi enggak bisa pegang karena uang itu langsung ke KPM bukan lewat kami," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI-P My Esti Wijayati sebelumnya meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menjelaskan masifnya bansos pemerintah yang tiba-tiba digelontorkan menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Baca juga: Ada Kasus BLT BBM Gagal Dicairkan, Mensos Risma Didesak Lakukan Pembenahan

Meski tidak semua bansos yang diberikan saat itu berasal dari Kemensos, Esti tetap meminta Risma menjelaskan.

Dia merujuk pada kejadian di daerah pemilihannya Yogyakarta di mana bansos gencar disalurkan ke masyarakat pada Januari dan Februari 2024.

"Bantuan sosial yang mengalir itu, yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke beberapa ke banyak titik, ada beras macam-macam bergulir, saya enggak tahu tulisannya, orang tahu itu bansos, bansos ya tahunya dari Kemensos," kata Esti.

"Itu mengalir semua tiada henti, menjelang coblosan 14 Februari," lanjut dia.

Baca juga: Ekonom Sebut Bansos Jadi Biang Kerok Naiknya Harga Beras

Esti meminta Risma menjelaskan kepada DPR siapa yang bertanggung jawab dalam hal pemberian bansos pemerintah itu. Jika bukan Kemensos yang memberikan, pihak Risma juga diminta menindaknya.

"Nah, kami membutuhkan ini untuk bisa kemudian mendudukkan persoalan, siapa yang bertanggung jawab, oh Kemensos hanya ini, di luar ini ditindak Kemensos, ini yang harus kami paham," ujar dia.

Menurut Esti, penjelasan Risma diperlukan mengingat Indonesia ke depan bakal menghadapi kontestasi demokrasi setelah Pemilu, yakni Pilkada 2024.

Baca juga: Rencana Risma: Mau Jajal Buka Usaha, Malah Berakhir Jadi Mensos

Dia khawatir hal serupa pemberian bansos dilakukan oleh kepala daerah petahana yang maju kembali dalam Pilkada menjelang pencoblosan.

"Kita bicaranya meluruskan, supaya apa yang terlihat dengan kasatmata di masyarakat ini tidak perlu diulang nanti di Pilkada dengan menggunakan pola yang sama. Belum pencoblosan, gubernur bupati wali kota incumbent menggelontorkan yang sama. Saya mohon izin ini juga jadi evaluasi, apakah kita sudah tepat kemarin melakukan itu," pungkas dia.

Baca juga: Awal Tahun, Belanja Bansos Melonjak 220 Persen