Penjelasan Sri Mulyani soal Kemensos hanya Terima Rp 75,6 Triliun dari Anggaran Perlinsos Rp 497 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang mencapai Rp 496,8 triliun untuk tahun 2024, namun yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) hanya Rp 75,6 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, perlinsos merupakan pos belanja yang terdiri dari sejumlah program bantuan dan subsidi, yang pengelolaannya dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga (K/L), mulai dari Kemensos, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), hingga non K/L lain.

Untuk Kemensos yang dipimpin oleh Tri Rismaharini , pemerintah memang hanya mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp 75,6 triliun untuk tahun anggaran 2024.

Baca juga: Airlangga Bilang, Seluruh Bansos Pakai Anggaran dan Data dari Kemensos

Anggaran itu disiapkan untuk program-program bantuan sosial yang berada di bawah naungan Kemensos, seperti Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Asistensi Rehabilitasi Sosial.

"Kemarin saya dengar bahwa Kementerian Sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk Kementerian Sosial hanya bertanggung jawab Rp 75,6 triliun, itu memang untuk program kartu sembako PKH dan asistensi rehabilitasi sosial terutama untuk lansia dan lain-lain," tutur Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Maret 2024, di Kantor Kementerian Keuangan, jakarta, Senin (25/3/2024).

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Rincian pengelolaan anggaran perlinsos

Berdasarkan data Kemenkeu, anggaran perlinsos paling besar dialokasikan untuk program subsidi energi, nonenergi, serta antisipasi penanggulangan bencana yang dikelola oleh non K/L, dengan alokasi dana sebesar Rp 330 triliun.

"Subsidi yang cukup besar dalam bentuk dari barang listrik, elpiji, BBM, pupuk, kemudian kredit usaha, dan kredit perumahan," kata Sri Mulyani.

Selain itu, anggaran perlinsos juga dikucurkan kepada Kemendikbud dan Kemenag untuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengelola anggaran sebesar Rp 49 triliun untuk program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Anggaran Perlinsos Rp 476 Triliun Tak Dikorupsi

Terakhir, anggaran perlinsos dialokasikan sebesar Rp 10,7 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

"Jadi untuk supaya masyarakat banyak yang menanyakan Rp 496,8 triliun, Rp 75,6 triliun memang Kemensos yang melakukan, sementara sisanya ada di beberapa Kementerian lembaga," ucap Sri Mulyani.

Adapun realisasi anggaran perlinsos sampai dengan 29 Februari lalu nilainya sebesar Rp 37,9 triliun atau setara dengan 7,6 persen dari pagu anggaran yang disiapkan.

Anggaran itu disalurkan kepada K/L sebesar Rp 22,6 triliun dengan penerima paling banyak Kemensos, yakni Rp 12,8 triliun, dan disalurkan kepada non K/L sebesar Rp 14,3 triliun untuk program subsidi energi.

Baca juga: Soal Banjir Bansos Pemilu, Risma: Uangnya Bukan lewat Kami

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini sempat menyinggung anggaran perlinsos yang dikelola kementeriannya sebesar Rp 75,6 triliun, dari total anggaran perlinsos sebesar Rp 497 triliun.

"Sisanya ya saya enggak ngurusi. Kenapa? Ya saya ngurusi ini saja mumet gitu kan, sini komplain, sana komplain. Tapi yang jelas kami enggak berikan itu di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan di luar program kami," kata dia, dalam gelaran rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).