OJK Cabut Izin Usaha Paytren Aset Manajemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi kepada PT Paytren Aset Manajemen pada 8 Mei 2024.

Sanksi administratif berupa izin usaha Pytren dicabut ini diberikan sebagai hasil dari hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal oleh PT Paytren Aset Manajemen.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Yunita Linda Sari mengatakan, Paytren terbukti melanggar peraturan pasar modal. Salah satunya adalah kantor tidak dapat ditemukan.

Baca juga: Mengenal PayTren, Bisnis Yusuf Mansur yang Dulunya MLM

SHUTTERSTOCK/TECH_BG Ilustrasi investasi.

"(Paytren) tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi," kata dia dalam pengumuman di laman OJK, dikutip Selasa (14/5/2024).

Selain itu, Paytren juga tidak dapat memnuhi perintah tindakan tertentu.

Sementara dari jajaran direksi, Paytren tidak memnuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris. Paytren juga tidak memiliki komisaris independen.

Seiring dengan itu, Paytren juga tidak memnuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi. Perusahan tersebut juga tidak memenuhi kecukupan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang dipersyaratkan.

Baca juga: Sempat Viral Butuh Dana Rp 200 Triliun, Yusuf Mansur: Itu Bukan buat Paytren

Yunita bilang, Paytren juga tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada OJK sejak periode pelaporan Oktober 2022.

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi syariah tersebut, Paytren dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan manajer investasi syariah.

Di sisi lain, Paytren diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Paytren juga diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada OJK melalui sistem informasi penerimaan OJK.

Paytren diwajibkan melakukan pembubaran perusahaan efek paling lambat 180 hari setelah surat keputusan ini ditetapkan.