Menko Airlangga Minta Masyarakat Pahami Dulu Ketentuan Potongan Gaji untuk Tapera

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepada masyarakat untuk memahami terlebih dahulu ketentuan terkait iuran simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ditemui di kantornya, Airlangga mengatakan, simpanan Tapera yang bertujuan untuk penyediaan dana pembiayaan kepemilikan rumah bagi pekerja memiliki sejumlah manfaat.

"Tapera itu perlu dilihat mungkin benefit-nya dan tentu kaji manfaat apa yang bisa diperoleh para pekerja," kata dia, di kantornya, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Baca juga: Soal Aturan Iuran Tapera, Anggota DPR: Pekerja Tidak Otomatis dapat Manfaat

Lebih lanjut Airlangga menyebutkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Tapera, simpanan Tapera menawarkan sejumlah fasilitas, yakni pembiayaan kepemilikan rumah hingga pembiayaan renovasi rumah.

Oleh karenanya, Airlangga menyebutkan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

"Jadi (benefit) itu mesti didalami nanti dengan sosialisasi PUPR dan Kemenkeu," ujarnya.

Terkait dengan kritik yang disampaikan oleh pelaku usaha dan pekerja, Airlangga menyebutkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyesuaian aturan tentang Tapera.

"Perlu dipahami dulu, sosialisasi dulu," kata Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah telah menghitung secara matang sebelum meneken aturan mengenai gaji karyawan swasta yang dipotong sebesar 3 persen untuk simpanan Tapera.

Adapun ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Pemotongan gaji untuk Tapera itu bakal dilakukan mulai 2027.

"Iya semua (sudah) dihitung, lah. Biasa, dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau enggak mampu, berat atau engga berat," kata Jokowi usai hadir dalam acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Kepala Negara tidak memungkiri, akan ada pro dan kontra dari setiap kebijakan yang baru keluar.

Hal serupa juga pernah terjadi ketika pemerintah memutuskan peserta BPJS Kesehatan non Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendaftar, sedangkan iuran warga miskin ditanggung dengan prinsip gotong royong.

"Seperti dulu BPJS, diluar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai," tuturnya.

Kendati demikian, masyarakat hingga kini merasakan manfaat asuransi sosial tersebut.

"Tapi setelah (BPJS Kesehatan) berjalan, saya kira merasakan manfaatnya. Bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum, biasanya pro dan kontra," jelas Jokowi.

Baca juga: Ekonom: Manfaat Tapera Minim, Aturan Tidak Dirancang dengan Baik