Di Forum ILO, Indonesia Terus Perjuangkan Nasib Pekerja Palestina

Hal itu disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Hasan Kleib dalam acara International Solidarity Meeting with the People and Workers of Palestine, Jenewa, Swiss, Kamis (13/6/2019).

Dubes Hasan mengatakan ketika International Labour Organization (ILO) membahas masa depan kerja layak di ulang tahunnya yang ke-100, nasib para pekerja Palestina justru terus menghadapi kesulitan dalam peroleh pekerjaan.

Ia mencontohkan aksi blokade yang dilakukan Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Akibat tindakann itu, rakyat Palestina tidak hanya kesulitan mendapatkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga menghambat kegiatan ekonomi dan sosial.

Hasilnya Palestina mengalami penurunan tingkat partisipasi kerja hingga mencapai 43,5 persen dan termasuk 10 terendah dari 189 negara di dunia.

“Indonesia mengecam keras aksi blokade Israel tersebut di mana telah mengakibatkan krisis ekonomi dan ketenagakerjaan yang sangat parah,” kata Hasan seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Sabtu (15/6/2019).

Tak hanya itu, Indonesia, kata dia, juga sangat prihatin atas laporan para pekerja Palestina di Israel yang mengalami perlakukan tidak mengenakan.

"Mereka mendapatkan eksplotasi, pelecehan dan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, seperti kondisi tempat kerja yang sangat buruk, kecelakaan kerja, dan pembayaran upah di bawah minimum," kata dia.

Padahal, rakyat Palestina terutama di wilayah Gaza, tambah Hasan, terpaksa harus mencari kerja di Israel karena tidak ada pilihan lain mengingat tingkat pengangguran yang sangat tinggi.

“Untuk itu, Indonesia mendesak agar Israel menghormati dan mengimplementasikan prinsip-prinsip fundamental dan hak-hak ketenagakerjaan pekerja Palestina," tegas Hasan.

Makanya perlu adanya upaya memperkuat koordinasi dan dialog guna memastikan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja Palestina.

Dubes Hasan juga menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi Palestina dalam berbagai program pengembangan kapasitas.

Indonesia, katanya, bersikap seperti itu karena prihatin atas kondisi para pekerja dan kesempatan kerja di Palestina yang semakin hari semakin memburuk. Ini terjadi akibat berlanjutnya pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina.

"Israel terus mengontrol mobilitas, keuangan dan perdagangan warga Palestina," tutur Hasan.

Atas dasar itu, Hasan menegaskan Indonesia menghimbau masyarakat internasional untuk bersama-sama berusaha menghentikan berbagai kebijakan dan tindakan Israel yang tidak manusiawi dan mengakhiri pendudukan ilegal di Palestina.

"Indonesia akan selalu mendukung penuh perjuangan sah bangsa Palestina bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka, berdaulat dan demokratis dengan ibukota Jerusalem Timur berdasarkan two-state solution," kata hasan.

Perlu diketahui suara Indonesia tentang Palestina di ILO bukan kali ini saja. Hal ini diamini Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri.

Ia mengatakan, sebelumnya pada forum ILO ke-107, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri juga menyampaikan hal serupa.

“Indonesia senantiasa aktif menyuarakan dukungan terhadap tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kerja layak di Palestina. Hal ini mengingat kerja layak merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Palestina,” kata Putri.

Sebagai informasi, selain dihadiri Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh, pertemuan solidaritas internasional bagi pekerja Palestina dihadiri juga oleh Dirjen International Labour Organization (ILO) Guy Ryder, Menteri Ketenagakerjaan Palestina, Dirjen Arab Labour Organization, wakil pekerja dan pengusaha Palestina, para Duta Besar dan delegasi negara-negara anggota PBB.

Pertemuan ini diselenggarakan setiap tahun dengan mengundang wakil kelompok pemerintah, pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi satu-satunya negara yang mewakili kelompok pemerintah.