YLKI : Jumlah Pengaduan Jasa Keuangan Meningkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah pengaduan jasa finansial melalui YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meningkat sepanjang tahun 2019.

YLKI menilai hal ini akibat lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ini artinya pengawasan regulator dalam hal ini OJK sangat lemah. Sehingga dibentuknya OJK belum efektif untuk melindungi konsumen," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di kantornya di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Tulus menyebut, peningkatan tersebut tercatat 46,9 persen dari 1.871 pengaduan konsumen yang masuk.

Tulus merincikan menjadi lima jasa finansial yang mendominasi dari jenis pengaduan masyarakat terkait masalah finansial yakni meliputi perbankan, uang elektronik, asuransi, leasing, dan pinjaman online.

Tulus juga menyebut selama 7 tahun terakhir ada banyak pengaduan yang terjadi, bahkan untuk produk jasa finansial menduduki rangking 1 sampai tiga teratas untuk yang mendominasi pengaduan tertinggi.

"YLKI menduga masih lemahnya pengawasan OJK terhadap industri finansial, dikarenakan OJK tidak mempunyai kemerdekaan finansial dalam menjalankan tugas dan fungsinya," ungkap Tulus.

Namun ini tak semua merupakan kesalahan pengawasan OJK, masyarakat pengguna jasa keuangan juga terkadang kurang literasi dalam pemahaman produk perbankan.

Hal ini paling banyak terjadi pada produk teknologi finansial (fintech), terutama pinjaman online.

"Literasi konsumen juga rendah. Konsumen saat bertransaksi produk finansial tidak membaca secara detail terkait syarat dan aturan yang berlaku sehingga pinjaman online menjadi sebuah pengaduan tertinggi setelah perbankan," ungkapnya.

Dari 1.871 pengaduan konsumen, 563 kasus merupakan pengaduan individual, sementara 1.308 kasus merupakan pengaduan dari kategori kelompok/kolektif.

Data YLKI mencatat ada 10 besar pengaduan konsumen berdasar komoditas, yakni perbankan sebanyak 106 kasus, pinjaman online sebanyak 96 kasus, perumahan 81 kasus dan belanja online 34 kasus.

Kemudian untuk masalah pengaduan leasing sebanyak 32 kasus, transportasi 26 kasus, kelistrikan 24 kasus, telekomunikasi 23 kasus, asuransi 21 kasus dan pelayanan publik 15 kasus.

Setelah dominasi pengaduan finansial, disusul oleh sektor perumahan sebesar 14,4 persen, sektor ecommerse 6,3 persen, sektoral ketenagalistrikan 4,2 persen dan sektor telekomunikasi 4,1 persen.