Harga Garam Anjlok, Komitmen Pemerintah Dinilai Lemah

Harga garam anjlok menjadi Rp 350 hingga Rp 600 per kilogram pada waktu panen yang semulanya berkisar Rp 1.200 per kilogram.

Salah satu penyebab anjloknya garam adalah banyaknya rembesan garam impor. Pada 2020, kuota impor garam kembali naik menjadi 2,9 juta ton dari yang semula 2,8 juta ton.

"Meningkatnya kuota impor garam hingga mencapai 6 persen itu menandakan masih lemahnya komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada garam," kata Ketua Harian DPP KNTI Dani Setiawan dalam siaran pers, Senin (27/1/2020).

Dani bilang, impor yang tujuannya untuk mencukupi kebutuhan industri seharusnya jangan menyebabkan jatuhnya harga garam di tingkat petambak garam rakyat.

Untuk itu, dia minta komitmen pemerintah mewujudkan swasembada garam nasional. Pedoman utamanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Dani menuturkan, ada beberapa langkah yang bisa pemerintah lakukan untuk menyukseskan swasembada. Pertama, pemerintah harus menguatkan pengawasan agar garam impor tidak bocor di pasar lokal.

"Kedua, pemerintah perlu mendorong upaya-upaya inovatif dan konsisten untuk meningkatkan kualitas dan mutu produksi. Caranya memperbaiki sistem produksi nasional yang menyebabkan menurunnya kualitas garam," ujar Dani.

Di sisi produksi pula, kata Dani, pemerintah perlu menjamin ketersediaan lahan produksi dan membatasi alih fungsi tambak garam menjadi lahan peruntukan lainnya, seperti perkebunan dan permukiman.

"Selain sisi produksi, perbaiki pula dari sisi pemasaran. KNTI berharap pemerintah dapat memperbaiki posisi tawar petambak garam untuk menjamin harga yang tinggi di tingkat petani," terang dia.

Terakhir, pemerintah harus menyediakan akses informasi teknologi pembudidayaan garam dan dukungan infrastruktur seperti jalan, sistem pergudangan, dan sebagainya. Begitu pun menguatkan lembaga atau asosiasi petani dan memberikan dukungan akses permodalan usaha.