Sri Mulyani: Alokasi Bansos Tak Bisa Tutupi Penurunan Konsumsi Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memproyeksi tingkat pertumbuhan konsumsi akan kian tertekan di kuartal II tahun ini akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Sebab, realisasi kuartal I 2020 menunjukkan pertumbuhan konsumsi hanya mencapai 2,84 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara Covid-19 baru benar-benar berdampak pada perekonomian di bulan Maret.

Untuk itu, pemerintah pun menggelontorkan beragam stimulus berupa program bantuan sosial (bansos) untuk bisa menjaga kinerja pertumbuhan konsumsi.

Namun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan besarnya nilai bansos yang digelontorkan pemerintah tak serta merta mampu mengembalikan besaran potensi pertumbuhan konsumsi yang hilang.

"Kalau dari Rp 9000 triliun (nilai konsumsi RI tahun lalu), Rp 5.000 triliun di Jawa dan mereka mengalami kontraksi, maka kalaupun ada bansos Rp 110 triliun tidak bisa subsitusi penurunan konsumsi dari Rp 5.000 triliun tersebut," jelas Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara virtual, Rabu (6/5/2020).

Sri Mulyani menjelaskan, sebesar 57 persen ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi atau setara Rp 9.000 triliun.

Dari angka tersebut, sekitar Rp 5.000 triliun berada di Jawa dan Jabodetabek. Jika terjadi penurunan 10 persen saja dari tingkat konsumsi tersebut, maka menjadi kemerosotan angka yang cukup besar.

Untuk mengantisipasi itu, pemerintah telah memutuskan penambahan alokasi pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp 405,1 triliun.

Total anggaran ini akan dialokasikan Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial termasuk untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Bendahara Negara pun menjelaskan meski tak mampu menambal pengurangan potensi pertumbuhan konsumsi, namun diharapkan berbagai bantuan sosial diharapkan mampu menjadi bantalan dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak PHK dan kehilangan pekerjaan.

"Social safety net, bansos kan meluas. Pemerintah meng-cover minimal tiga bulan, bahkan ada yang sampai enam bulan dan sembilan bulan sampai Desember. Ini kita harap cukup memberi bantalan sosial, tidak berarti bisa substitusi angka konsumsi Rp 5000 triliun yang di Jawa dan Jabodetabek tadi, namun bisa mengurangi mereka yang terdampak PHK dan kehilangan pekerjaan," ujar dia.