Jubir Luhut soal Debat Utang Negara: Jangan Dibawa ke Urusan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, undangan diskusi yang ditujukan kepada ekonom Rizal Ramli serta dosen Universitas Indonesia Djamester Simarmata telah berjalan dengan baik.

Namun demikian, diskusi tersebut hanya dihadiri oleh Djamester.

Akan tetapi, Jodi mengingatkan, pelaksanaan diskusi ini dilakukan sekadar mencari solusi dari suatu permasalahan negara, bukan untuk saling menjatuhkan pihak pemerintahan.

"Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan untuk nyari panggung buat siapa-siapa. Jangan jadikan ini untuk dibawa ke urusan politik, enggak eloklah. Capek kita yang gitu-gitu," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Kendati Rizal Ramli tak hadir dalam undangan diskusi ini, tak menutup kemungkinan Luhut akan tetap mengundang eks Menko Ekuin era kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid tersebut untuk bertemu.

"Kita enggak menutup juga kemungkinan mengundang lagi Pak Rizal Ramli. Tapi, dengan konsep bukan untuk politik, bukan untuk menjatuhkan," ucapnya.

Jodi kembali mengatakan, memang pihak Rizal Ramli kekeh mengundang Luhut serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui promotor mengatasnamakan Pro Demokrasi (ProDem) untuk melakukan debat terkait utang negara pada 24 Juni nanti.

Sementara itu, lanjut Jodi, pertemuan dengan Djamester dinilai konstruktif bagi pemerintah.

Sebab, dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut, banyak masukan yang positif bagi pemerintah untuk membenahinya.

"Kita jadwalin dengan Pak Djamester, ya welcome saja di sini dan berdiskusi konstruktif. Banyak masukan. Kebetulan Pak Luhut didampingi tim ekonominya. Ya kita sama-samalah. Kita di sini bukan nyari panggung kok, kita cari solusi. Negara kita ini kan harus berpikir dan mencari solusi ke depan," katanya.

"Jangan hanya debat, debat, debat doang terus tujuannya hanya untuk menjatuhkan salah satu pihak. Ya enggak begitulah, Indonesia harus berubah," lanjut Jodi.

Awal mula debat mengenai utang negara ini dimulai dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menantang pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya.

Luhut mengaku ingin berbincang kepada para pengkritik terkait penambahan utang negara selama pandemi virus corona atau Covid-19.

Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu menjelaskan, utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah ketimbang negara-negara lainnya, seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang.