Sri Mulyani Ungkap Program Kementerian Kerap Tak Sesuai Kebutuhan Daerah

Pasalnya, hingga saat ini, masih banyak program-program yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat namun tidak dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah karena tidak sesuai kebutuhan daerah.

Bahkan dia menyampaikan, besaran anggaran yang sudah dibelanjakan oleh pemerintah pusat namun tidak bisa direalisasikan, atau tidak diterima oleh masyarakat di daerah mencapai triliunan.

"Ini sudah menjadi temuan BPK (Badan Perencana Keuangan), K/L (Kementerian/Lembaga) menganggarkan belanja namun daerah tidak sesuai, karena ini yang terjadi jumlahnya sampai triliunan," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6/2020).

"Anggaran dibelanjakan, tapi daerah atau masyarakat tidak terima," sambung dia.

Untuk itu, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tidak mengizinkan kementerian atau lembaga mengajukan anggaran program yang tidak mendapatkan tanda tangan dari pemerintah daerah atau masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut.

Bendahara Negara itu pun sempat mengungkapkan, sinkronisasi program dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah adalah tantangan paling berat bagi Kementerian Keuangan.

Dia mencontohkan, terdapat K/L membangun infrastruktur yang nantinya akan dihibahkan ke pemerintah daerah. Pada saat diserahkan ternyata pihak daerah menolak lantaran tidak sesuai kebutuhan.

"Kemudian pemdanya tidak mau nerima karena merasa bahwa saya kalau menerima barang ini berarti saya harus memelihara dan ini adalah bukan barang yang diminta dari awalnya," kata dia.

"Jadi ini muncul sering kementerian membangun suatu infrastruktur, saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemdanya, pemdanya bilang saya enggak butuh infra itu, itu kan program pusat," sambungnya.