Salin Artikel

Dapat Dana Rp 30 Triliun, 4 Bank Pelat Merah Mesti Bayar Premi ke LPS

Adapun bank pelat merah yang dimaksud adalah bank yang mendapat penempatan dana Rp 30 triliun dari pemerintah, yakni Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

"Mekanisme pembayaran premi mengikuti pasal 9, pasal 12, dan pasal 13 UU Lembaga Simpanan (LPS)," kata Halim dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (29/6/2020).

Halim menuturkan, bank peserta penjaminan wajib membayar premi penjaminan sebesar 0,1 persen dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode yang dibayarkan dua kali setahun.

"Dengan demikian, premi penjaminan dibayarkan oleh bank, bukan oleh pemerintah. Premi tersebut menjadi bagian biaya dana bagi bank, namun dengan mendapatkan manfaat proteksi penjaminan dari LPS," jelas Halim.

Sementara itu menurut UU No 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan pasal 5, LPS memiliki ruang lingkup tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif menjaga stabilitas sistem perbankan.

Salah satu bentuk dari pelaksanan tugas tersebut adalah evaluasi dan penetapan atas kebijakan tingkat bunga penjaminan. LPS juga merumuskan dan menetapkan penyelesaian bank gagal.

Sejauh ini, bentuk pelaksanaan tugas tersebut telah dilakukan, antara lain dengan melakukan proses likuidasi terhadap 102 BPR dan 1 bank umum dengan biaya pembayaran DPK sebesar Rp 1,95 triliun, dengan biaya resolusi mencapai Rp 1,24 triliun.

"Kami juga melakukan 1 penyelamatan bank umum dengan biaya resolusi sebesar Rp 3,6 triliun. Kami berkoordinasi dengan OJK terhadap penanganan bank gagal," pungkas Halim.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun kepada bank umum milih pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 mengenai Penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dengan penempatan dana pemerintah tersebut, bendahara negara ini berharap dana dapat disalurkan kepada debitur yang merupakan pangsa pasar masing-masing bank sehingga dapat menggerakkan perekonomian di sektor riil.

"Jadi ada larangan, yaitu uang tersebut tidak boleh untuk transaksi valas atau pembelian valas. Jadi dana ini khusus untuk mendorong perekonomian sektor riil," jelas Sri Mulyani.

https://money.kompas.com/read/2020/06/29/191500426/dapat-dana-rp-30-triliun-4-bank-pelat-merah-mesti-bayar-premi-ke-lps

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Omicron Masuk Indonesia, Kemenhub Perketat Pintu Masuk Internasional

Cegah Omicron Masuk Indonesia, Kemenhub Perketat Pintu Masuk Internasional

Whats New
Hippi Sebut Putusan MK soal UU Cipta Kerja Tak Pengaruhi Iklim Investasi, Ini Sebabnya

Hippi Sebut Putusan MK soal UU Cipta Kerja Tak Pengaruhi Iklim Investasi, Ini Sebabnya

Whats New
Pahami Periode Tanggal Tagihan Listrik 2021 agar Tak Kena Denda

Pahami Periode Tanggal Tagihan Listrik 2021 agar Tak Kena Denda

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
KSEI Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

KSEI Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Omicron Bayangi IHSG, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Omicron Bayangi IHSG, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Sejarah Hari Korpri yang Diperingati PNS Setiap 29 November

Sejarah Hari Korpri yang Diperingati PNS Setiap 29 November

Whats New
Tolak UMP 2022, Hari Ini Buruh Kembali Berdemo

Tolak UMP 2022, Hari Ini Buruh Kembali Berdemo

Whats New
Ini Alasan Pemerintah Tak Berlakukan 'Lockdown' Hadapi Varian Omicron

Ini Alasan Pemerintah Tak Berlakukan "Lockdown" Hadapi Varian Omicron

Whats New
Kembangkan Wirausaha Muda, Ini yang Dilakukan Bank Mandiri

Kembangkan Wirausaha Muda, Ini yang Dilakukan Bank Mandiri

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Daftar 8 Negara yang Dilarang Masuk Indonesia | Varian Baru Covid-19 Bikin Bursa Rontok

[POPULER MONEY] Daftar 8 Negara yang Dilarang Masuk Indonesia | Varian Baru Covid-19 Bikin Bursa Rontok

Whats New
Cegah Omicron, WNI yang Baru Kunjungi 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Cegah Omicron, WNI yang Baru Kunjungi 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Whats New
Cara Bisnis Pertashop: Syarat, Modal, Lahan, dan Cara Daftarnya

Cara Bisnis Pertashop: Syarat, Modal, Lahan, dan Cara Daftarnya

Earn Smart
Penjelasan Lengkap Luhut soal Pengetatan Perjalanan Masuk Indonesia

Penjelasan Lengkap Luhut soal Pengetatan Perjalanan Masuk Indonesia

Whats New
Potensi Nilai Ekspor Cangkang Sawit ke Jepang Capai 12 Juta Dollar AS

Potensi Nilai Ekspor Cangkang Sawit ke Jepang Capai 12 Juta Dollar AS

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.