Perbengkelan Alsintan Diperlukan untuk Jaga Nilai Tambah Petani

KOMPAS.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Charles Meikyansah menilai, penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) merupakan program terobosan yang memiliki peran strategis.

"Alsintan berperan untuk meningkatkan efisiensi kerja, intensitas pertanaman dan penurunan biaya produksi serta meningkatkan nilai tambah petani," kata Charles di Jakarta, Selasa, (22/09/2020).

Makanya tak heran, alokasi bantuan alsintan dari tahun 2014 sampai 2019 sudah mencapai 450.000 alsintan dengan nilai kurang lebih Rp 12 triliun.

“Dengan nilai anggaran yang besar maka diperlukan kegiatan pendampingan terhadap pemanfaatan alsintan," kata Charles seperti dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Charles, pendampingan tersebut khususnya dalam hal pemeliharaan untuk mengantisipasi kerusakan mengingat alsintan mempunyai umur pakai yang terbatas.

"Oleh karena itu, kegiatan perbengkelan alsintan melalui lembaga Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) merupakan langkah cerdas sehingga harus didukung,” ujar Charles.

Charles menilai, perbengkelan alsintan harus ada mengingat di beberapa wilayah sentra produksi tanaman pangan telah menerima banyak bantuan alsintan.

“Untuk memfasilitasi perbaikan alsintan di wilayah yang sulit dijangkau diperlukan sarana pendukung perbengkelan alsintan yang bersifat mobile," imbuhnya.

Charles menuturkan, rencana awal alokasi untuk kegiatan perbengkelan sejumlah 32 lokasi di 32 Provinsi sesuai dengan jumlah distribusi alsintan 2014 sampai 2015.

“Namun mengingat prioritas kegiatan pengembangan pertanian maka dari 32 lokasi difokuskan hanya 18 lokasi pada tahun 2021,” pinta Charles.

Lebih lanjut Charles menyebutkan, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan perbengkelan adalah sebesar Rp 723.000.000 per titik.

Menurut Charles, anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan fisik gudang alsintan, bengkel, dan peralatan perbengkelan.

“Pembangunan untuk bengkel atau gudang alsintan sangat diperlukan karena rata-rata UPJA di perdesaan belum memiliki bangunan,” terangnya.

Selanjutnya, Charles menjelaskan, UPJA adalah suatu Lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian.

"Upaya tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)," tuturnya.

Charles juga berharap, dengan adanya perbengkelan di bawah pengelolaan UPJA akan diperoleh minimal 2 keuntungan.

Keuntungan pertama, yakni adanya jaminan keberlanjutan penggunaan alsintan. Kedua  menjadi sumber pendapatan UPJA selain dari usaha jasa sewa alsintannya.

"Secara garis besar, jenis bantuan sarana perbengkelan alsintan meliputi perlengkapan pemeliharaan, perlengkapan perbaikan dan perlengkapan pendukung," jelasnya.

Meski demikian, menurut Charles, kriteria lokasi dan calon penerima bantuan pengembangan perbengkelan alsintan harus mempertimbangkan lokasi kegiatan di daerah sentra produksi pertanian di beberapa Kabupaten di Indonesia.

"Selain itu, calon penerima bantuan juga harus bersedia memanfaatkan, mengelola dan mampu mengoptimalkan bantuan, serta bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan pengembangan perbengkelan alsintan yang diterimanya,” kata Charles.