Kontraksi Ekonomi Kuartal III Lebih Dalam dari Proyeksi, Ekonom: PEN Belum Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2020 minus 3,49 persen.

Realiasi ini melanjutkan kontraksi dari kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen, sehingga Indonesia dipastikan alami resesi ekonomi.

Kendati kontraksi sepanjang Juli-September 2020 lebih kecil ketimbang kuartal sebelumnya, namun angka itu tetap lebih dalam dari proyeksi pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyebut ekonomi kuartal III 2020 diperkirakan di kisaran minus 2,9 persen hingga minus 1,1 persen. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ekonomi diproyeksikan minus 3 persen.

Ekonom BCA David Sumual menilai, salah satu penyebab dalamnya kontraksi ekonomi dari perkiraan adalah realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang belum optimal.

"(Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020) sedikit lebih buruk atau lebih rendah dari perkiraan. Menurut saya ada beberapa faktor, pertama karena PEN yang belum efektif," ujar David kepada Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Hal ini tercermin dari data realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan PEN hingga pertengahan Oktober 2020 sebesar Rp 344,11 triliun, atau baru 49,5 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 695,2 triliun.

"Selain itu, belanja pemerintah daerah dan dana desa itu juga belum efektif. Ini memang biasanya di akhir tahun baru kelihatan, di kuartal IV-2020," imbuh David.

Penyebab lainnya adalah pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Jakarta sepanjang 14 September hingga 11 Oktober 2020.

Menurut David, kebijakan tersebut sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi.

"September-Oktober kan PSBB diperketat lagi, itu berpengaruh ke mobilitas dan transaksi," kata dia.

Oleh sebab itu, ia menilai, satu-satunya upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengerek perekonomian adalah dengan optimalisasi anggaran PEN.

David menyatakan, akan lebih berdampak jika penyaluran bantuan sosial (bansos) bisa berbentuk uang tunai.

Selain itu, bisa pula dengan mendorong relaksasi pajak bagi para pelaku usaha, meningkatkan insentif bagi para pengangguran yang terdampak pandemi, serta mendorong implementasi skema cash for work atau pencairan tunai untuk program padat karya.

"Jadi mungkin ada beberapa program lain yang bisa dilakukan. Seperti cash for work tapi program ini memang perlu persiapan, mungkin baru akhir tahun paling cepat," ungkapnya.

Senada, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, efektivitas belanja PEN yang rendah menjadi salah satu pendorong lebih dalamnya kontraksi ekonomi dari perkiraan.

Ia menilai, terdapat kesalahan konsep stimulus dalam PEN.

Misalnya kartu prakerja yang tetap dilanjutkan meskipun target sasaran tidak fokus, dan training secara online belum dibutuhkan dalam situasi masyarakat membutuhkan bantuan langsung.

"Masalah lain dari PEN adalah program subsidi bunga yang serapannya relatif rendah, karena pemerintah terlalu andalkan jasa keuangan konvensional atau perbankan dalam penyelamatan UMKM, bukan andalkan koperasi atau pelaku keuangan mikro yang lebih memahami karakteristik debitur UMKM," jelas Bhima.

Oleh sebab itu, Bhima menilai akan lebih tepat untuk pemerintah merombak total seluruh program PEN yang pencairannya macet dan konsepnya bermasalah.

"Sebagai contoh kartu prakerja, subsidi bunga, dan penempatan dana pemerintah di perbankan," pungkasnya.