Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Kerap Beda Pendapat Soal Kebijakan Pangan, Mendag Sebut Hubungan dengan Mentan Makin Harmonis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, hubungannya dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo semakin harmonis dalam menyikapi persoalan pangan di Indonesia.

Hal itu diungkapkannya saat membahas keputusan pemerintah terkait impor komoditas pangan strategis yang sering kali silang pendapat antarkementerian dan menjadi polemik. 

Lutfi menyatakan, persoalan dengan Kementerian Pertanian (Kementan) memang cukup pelik.

Oleh sebab itu, dirinya melakukan pertemuan secara rutin dengan Syahrul guna membahas setiap permasalahan pangan.

"Karena memang permasalahannya pelik dengan Kementan, saya seminggu sekali menghadap ke kantor beliau (Mentan) untuk memastikan beliau tahu permasalahan yang ada sekarang," ungkap Lutfi dalam webinar Katadata: Tatanan Baru Ekspor-Impor dan Perdagangan Digital, Kamis (18/3/2021).

Menurut Lutfi, dalam pertemuan dengan Syahrul dilakukan beragam pembahasan mengenai persoalan pangan dan mencari solusi untuk bisa menanganinya.

Termasuk dalam hal ekspor-impor komoditas pangan.

"Dan kita memang mesti carikan jalan keluar, apa yang bisa kita kerjakan. Jadi kita result oriented. Dan mudahan-mudahan ini bisa terlihat bahwa hubungannya ini sekarang lebih harmonis," ujar Lutfi.

Tak hanya dengan Mentan, koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga disebut terjaga dengan baik.

Pertemuan secara berkala dilakukan untuk membahas persoalan pangan, baik via telepon atau bertemu langsung.

"Kalau sama Pak Menko seminggu bisa lebih dari dua kali laporan, tapi saya membiasakan ketemu langsung dengan Pak seminggu sekali," ungkap Lutfi.

Kebijakan mengenai pangan, khususnya impor memang wewenangnya berkaitan antara Kemendag, Kementan, dan Kemenko Perekonomian.

Silang pendapat seringkali terjadi silang pendapat antarkementerian.

Seperti pada Maret 2020, Kemendag dan Kementan sempat berbeda pendapat terkait pembebasan izin impor bawang putih dan bawang bombai di masa pandemi Covid-19.

Sementara saat ini, pemerintah baru saja memutuskan untuk membuka keras impor beras sebanyak 1 juta ton di 2021 yang penugasannya akan dilakukan oleh Bulog.

Lutfi mengatakan, impor beras diperuntukan menjaga cadangan beras pemerintah atau sebagai iron stock.

Stok beras ini akan dikeluarkan saat ada kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar untuk stabilisasi harga.

Proyeksi produksi beras Indonesia memang disebut BPS akan alami kenaikan 26,84 persen di Januari-April 2021.

Namun, menurut Lutfi, angka produksi tersebut tentu masih bersifat ramalan.

Artinya, masih berpotensi mengalami kenaikan atau bahkan penurunan, terlebih mengingat kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah Indonesia akhir-akhir ini.

Sehingga pemerintah perlu mengantisipasinya.

"Saya hanya kan pakai ini (beras impor) pada hal-hal tertentu, unutk intervensi pasar. Artinya kalau harganya naik terus dan masyarakat sudah enggak mampu beli, ya kita harus intervensi, karena beras bahan pokok yang mesti diperhatikan dengan seksama," papar Lutfi.

Di sisi lain, Kementan sendiri sempat menyatakan, stok beras nasional hingga Lebaran nanti dalam kondisi aman, seiring dengan Indonesia memasuki masa panen raya pada Maret-April 2021.

Bahkan, dipastikan pasokan beras aman di tahun ini.

"Neraca beras sampai dengan 2021 masih aman, terutama dengan panen raya,” ujar Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono dalam keterangannya, Senin (15/3/2021).

Berdasarkan prognosa, ketersediaan beras hingga Mei 2021 diperkirakan hampir mencapai 25 juta ton yang terdiri dari stok beras akhir tahun lalu sebanyak 7,389 juta ton dan perkiraan produksi dalam negeri hingga Mei mencapai 17,5 juta ton. 

Sementara perkiraan kebutuhan beras nasional sampai akhir Mei sebanyak 12,33 juta ton.

Sehingga diperkirakan neraca beras pada Mei akan surplus 12,56 juta ton.

Untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, seperti banjir maupun kekeringan, Kementan akan menerapkan early warning system.

Selain itu, antisipasi kemarau dilakukan dengan percepatan padat karya infrastruktur, baik melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier, bantuan irigasi perpompaan/perpipaan, dan embung, serta mempercepat realisasi penyaluran bibit tanaman.

https://money.kompas.com/read/2021/03/18/130524226/kerap-beda-pendapat-soal-kebijakan-pangan-mendag-sebut-hubungan-dengan-mentan

Terkini Lainnya

IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Emiten Prajogo Pangestu (BREN) Bakal Tebar Dividen Rp 270,68 Miliar

Emiten Prajogo Pangestu (BREN) Bakal Tebar Dividen Rp 270,68 Miliar

Whats New
Alasan Masyarakat Masih Enggan Berinvestasi Kripto, karena Berisiko Tinggi hingga Banyak Isu Negatif

Alasan Masyarakat Masih Enggan Berinvestasi Kripto, karena Berisiko Tinggi hingga Banyak Isu Negatif

Whats New
Proses 'Refund' Tiket Kereta Antarkota Jadi Lebih Cepat mulai 1 Juni

Proses "Refund" Tiket Kereta Antarkota Jadi Lebih Cepat mulai 1 Juni

Whats New
Transaksi Pasar Saham AS ‘Lesu’, Saham-saham di Wall Street Tertekan

Transaksi Pasar Saham AS ‘Lesu’, Saham-saham di Wall Street Tertekan

Whats New
Hormati Proses Hukum oleh KPK, PGN Sebut Penanganan Kasus Korupsi Tak Ganggu Layanan Operasional

Hormati Proses Hukum oleh KPK, PGN Sebut Penanganan Kasus Korupsi Tak Ganggu Layanan Operasional

Whats New
'Sidak' Kementerian ESDM Temukan Elpiji Oplosan di Hotel dan Kafe di Jakarta, Bogor, Bali

"Sidak" Kementerian ESDM Temukan Elpiji Oplosan di Hotel dan Kafe di Jakarta, Bogor, Bali

Whats New
KPPU Awasi Layanan Operasi Starlink di RI

KPPU Awasi Layanan Operasi Starlink di RI

Whats New
Simak, Ini Daftar Stasiun untuk Pembatalan Tiket Kereta di Seluruh Indonesia

Simak, Ini Daftar Stasiun untuk Pembatalan Tiket Kereta di Seluruh Indonesia

Whats New
Keluh Kesah Karyawan soal Potongan Gaji Iuran Tapera: Memberatkan!

Keluh Kesah Karyawan soal Potongan Gaji Iuran Tapera: Memberatkan!

Whats New
Buntut Kasih Harga Promo, Starlink Bantah Lakukan 'Predatory Pricing'

Buntut Kasih Harga Promo, Starlink Bantah Lakukan "Predatory Pricing"

Whats New
[POPULER MONEY] Keluh Kesah PNS yang Jadi Peserta Tapera | Buntut 60 Kloter Penerbangan 'Delay', Menhub Minta Garuda Berbenah

[POPULER MONEY] Keluh Kesah PNS yang Jadi Peserta Tapera | Buntut 60 Kloter Penerbangan "Delay", Menhub Minta Garuda Berbenah

Whats New
Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan

Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan

Whats New
PGN Buka Suara Usai Eks Petingginya Jadi Tersangka KPK

PGN Buka Suara Usai Eks Petingginya Jadi Tersangka KPK

Whats New
Warganet Keluhkan Layanan Digital Livin' by Mandiri yang Eror

Warganet Keluhkan Layanan Digital Livin' by Mandiri yang Eror

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke