Salin Artikel

Soal Dewan Moneter, DPR: Jangan Jadikan Kebijakan BI sebagai Pelengkap

Adapun pembentukan Dewan Moneter yang disebut-sebut mengintervensi Bank Indonesia (BI) ini terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sektor Keuangan. Hingga kini, Komisi XI DPR RI belum menerima draf RUU tersebut.

Padahal, kata Misbakhun, sektor keuangan sudah memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang seharusnya mampu mendiskusikan berbagai masalah saat pandemi Covid-19. Salah satu masalah itu adalah keserasian otoritas fiskal dan moneter.

"(Pembentukan Dewan Moneter untuk) penataan ulang kelembagaan KSSK, mau diubah seperti apa lagi? KSSK sudah ada anggotanya (sesuai kewenangannya masing-masing), mau diubah bagaimana?" kata Misbakhun dalam diskusi Infobank RUU Sektor Keuangan secara virtual, Selasa (30/3/2021).

Misbakhun mengimbau, setiap masalah yang muncul akibat ketidakserasian otoritas fiskal dengan otoritas moneter harus diselesaikan dengan leadership (kepemimpinan).

Pembentukan Dewan Moneter jangan ditujukan untuk mengintervensi BI agar sejalan dengan keinginan otoritas moneter.

Lebih lanjut, dia mengimbau, pemerintah jangan melihat kebijakan bank sentral sebagai kebijakan pelengkap (compliment) dari kebijakan fiskal, jika pemerintah menganggap kinerja BI belum optimal saat pandemi Covid-19.

Wajar saja, BI bertugas menjaga stabilitas nilai tukar. Hal ini berbeda dari kewenangan otoritas fiskal di bidang pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

"BI adalah bank sentral. (Kenapa) pengorbanan BI menjaga pandemi (dinilai) tidak optimal? Karena saya melihat kebijakan BI dijadikan kebijakan compliment atau pelengkap. Jangan jadikan kebijakan moneter sebagai kebijakan pelengkap," ucap Misbakhun.

Misbakhun berjanji, pihaknya akan mempertimbangkan secara teliti setiap kebijakan yang bakal dibahas oleh DPR, termasuk RUU Sektor Keuangan.

Sebab, dia tak ingin RUU ini justru melemahkan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga segala kebijakan menjadi terpusat seperti masa sebelum reformasi.

"Makanya, saya akan usul nanti, yang dibongkar jangan hanya UU BI, UU OJK, atau ketentuan LPS (saja). Kita juga perlu perhatikan UU keuangan negara supaya sinergis. Harus hati-hati di titik mana kita ubah," pungkasnya.

https://money.kompas.com/read/2021/03/30/151156126/soal-dewan-moneter-dpr-jangan-jadikan-kebijakan-bi-sebagai-pelengkap

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Top Up ShopeePay lewat BRImo dan ATM BRI

Mudah, Begini Cara Top Up ShopeePay lewat BRImo dan ATM BRI

Spend Smart
Ciri-ciri Pinjol Ilegal dan Tips untuk Menghindarinya

Ciri-ciri Pinjol Ilegal dan Tips untuk Menghindarinya

Whats New
Komut PTPP Minta Proyek di Jakarta dan Tangerang Rampung Lebih Cepat dari Target

Komut PTPP Minta Proyek di Jakarta dan Tangerang Rampung Lebih Cepat dari Target

Whats New
Usaha Modifikasi Mobil Terus Bertumbuh, Menko Airlangga: Bisa Topang Perekonomian

Usaha Modifikasi Mobil Terus Bertumbuh, Menko Airlangga: Bisa Topang Perekonomian

Whats New
Syarat dan Cara Buka Tabungan Emas Pegadaian 2022

Syarat dan Cara Buka Tabungan Emas Pegadaian 2022

Spend Smart
Harga Turun, Simak Rincian Harga BBM Terbaru SPBU Vivo Per 1 Oktober

Harga Turun, Simak Rincian Harga BBM Terbaru SPBU Vivo Per 1 Oktober

Whats New
Cara Cek Penerima BSU Tahap 4 yang Cair Senin Depan

Cara Cek Penerima BSU Tahap 4 yang Cair Senin Depan

Whats New
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, ASN Diingatkan untuk Pegang Teguh Ideologi Pancasila

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, ASN Diingatkan untuk Pegang Teguh Ideologi Pancasila

Whats New
Erick Thohir Sebut Eropa Tertarik Beli Komponen Biodiesel Pertamina

Erick Thohir Sebut Eropa Tertarik Beli Komponen Biodiesel Pertamina

Whats New
Menaker Tinjau Penyaluran  BSU Nakes RS di Jawa Timur

Menaker Tinjau Penyaluran BSU Nakes RS di Jawa Timur

Whats New
Kementerian ESDM Apresiasi Perusahaan yang Terapkan Teknik Pertambangan yang Baik

Kementerian ESDM Apresiasi Perusahaan yang Terapkan Teknik Pertambangan yang Baik

Whats New
Perbandingan Harga BBM Terbaru, Pertamax Turun, Vivo Revvo 92 dan Shell Super Ikutan Turun

Perbandingan Harga BBM Terbaru, Pertamax Turun, Vivo Revvo 92 dan Shell Super Ikutan Turun

Whats New
Update Harga BBM Terbaru di Semua SPBU per Oktober 2022

Update Harga BBM Terbaru di Semua SPBU per Oktober 2022

Whats New
Mulai November 2022, Bandara Kertajati Layani 4 Penerbangan Umrah

Mulai November 2022, Bandara Kertajati Layani 4 Penerbangan Umrah

Whats New
Lowongan Kerja Tempo Scan untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja Tempo Scan untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.