Kata Sri Mulyani, Perempuan Lebih Rentan Terdampak Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan perempuan lebih rentan terkena dampak Covid-19. Ini karena berdasarkan studi dari McKinsey, sebanyak 70 persen dari total pekerja di sektor kesehatan adalah perempuan.

“Jadi karena ini sekarang Covid-19 itu mengancam jiwa berarti perempuan is more vulnerable atau lebih rentan menghadapi itu,” kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Sabtu (24/4/2021).

Tak hanya dari sisi sektor kesehatan, Sri Mulyani menyatakan pandemi yang menekan Usaha Kecil Menengah (UKM) juga memberikan dampak besar terhadap para perempuan.

Hal itu terjadi karena sebanyak 93 persen pekerja di sektor informal seperti UKM adalah kaum perempuan sehingga dampak pandemi lebih terasa untuk mereka.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menuturkan pemerintah hadir untuk membantu perempuan dalam mengatasi krisis tersebut melalui instrumen keuangan negara yaitu APBN.

Pemerintah mendukung perempuan dengan memberikan bantuan dalam program PEN khususnya pada perlindungan sosial yang memakan anggaran hingga Rp 157,41 triliun dan ditujukan untuk PKH, Kartu Sembako, bansos tunai, dan lainnya.

Menurut dia, mayoritas bantuan sosial dalam perlindungan sosial ditujukan kepada keluarga di mana yang menerima adalah para perempuan.

Tak hanya itu, anggaran juga dialokasikan untuk memacu kebangkitan UMKM melalui program PEN khususnya dukungan UMKM seperti subsidi bunga hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Jadi kita perlu melihat dalam lensa perempuan. Bagaimana negara melalui APBN bisa digunakan untuk mendorong, menolong dan mendukung agar mereka bisa bertahan, mereka bisa pulih dan mereka akhirnya kuat kembali,” kata Sri Mulyani.

Dana PEN

Sebelumnya, Sri Mulyani telah melaporkan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga kuartal I 2021 yang mencapai Rp 134,07 triliun.

Realisasi tersebut setara dengan 19,2 persen dari pagu anggaran yang disiapkan, yakni Rp 699,43 triliun.

"Untuk berbagai program PEN, realisasinya Rp 134,07 triliun atau 19,2 persen dari Rp 699,43 triliun. Kalau dibandingkan bulan Februari Rp 24,36 triliun, ini kenaikan yang sangat tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, realisasi bervariasi tiap sektor, mulai dari sektor kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.

Untuk bidang kesehatan, dari pagu anggaran Rp 175,52 triliun sudah terealisasi Rp 18,59 triliun. Belanja diprioritaskan untuk diagnostic, tracing, testing, dan biaya perawatan untuk 99.000 pasien.

Saat ini, pemerintah tengah mengakselerasi insentif tenaga medis yang anggarannya sudah masuk dalam program PEN.

"Kemudian juga untuk anggaran kampanye (3M, 3T, dan vaksinasi), bantuan JKN untuk 17,96 juta masyarakat. Juga ada insentif perpajakan dan bea masuk terutama ini untuk pengadaan vaksin yang impor," jelas Sri Mulyani.

Kemudian, dalam klaster perlidungan sosial, telah terealisasi Rp 47,92 triliun atau 32 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 150,88 triliun.

Dana perlindungan sosial ini digelontorkan untuk puluhan juta masyarakat rentan dan 40 persen terbawah.

Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,7 juta KPM, kartu sembako untuk 15,93 juta KPM, Bantuan Sosial Tunai untuk 9,59 juta KPM, BLT Desa untuk 2,45 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 2,4 juta, serta bantuan kuota internet yang dinikmati oleh 26,99 juta orang.

"Kemudian program prioritas mencapai Rp 14,90 triliun atau 12 persen dari Rp 125,17 triliun, terutama untui program padat karya yang telah menciptakan 272.000 tenaga kerja, kemudian utk membantu sektor pariwisata, ketahanan pangan, ICT, dan kawasan industri," ungkap Sri Mulyani.

Pemerintah juga memberikan insentif usaha dalam bentuk insentif perpajakan, antara lain insentif PPh 21 untuk 88.235 pekerja, PPh Final UMKM 248. 275 UMKM, PPh 22 impor untuk 14.877 wajib pajak, PPh 25 untuk 63.530 WP, serta pengembalian pendahuluan PPN untuk 367 WP.

Lalu, anggaran yang digelontorkan untuk mendukung UMKM sudah terealisasi Rp 37,71 triliun atau 20 persen dari pagu Rp 191,13 triliun.

Dana digunakan untuk membantu 6,6 juta usaha mikro dalam bentuk bantuan pemerintah (BLT UMKM/BPUM), maupun dalam bentuk iuran jaminan kredit Modal Kerja (KMK) UMKM dan KMK korporasi masing-masing Rp 6,82 triliun dan Rp 19 miliar.

"Dalam UMKM ini masih ada penempatan dana dari sisi di perbankan yang sudah menyalurkan Rp 359 triliun kredit, bagi 5 juta lebih para UMKM yang dapat manfaat," pungkas dia.