Menkop Teten Sebut Pembiayaan untuk UMKM Masih Rendah dan Tidak Merata

Menurut Teten, kondisi tersebut terjadi tak lepas dari masih rendahnya porsi kredit perbankan ke UMKM. Ia bilang, baru sekitar 20 persen kredit perbankan tersalurkan buat pelaku UMKM.

"Pembiayaan jadi kunci bagi UMKM untuk bisa bertahan dan bertransformasi di tengah pandemi. Namun rasio kredit perbankan bagi UMKM masih rendah, baru sekitar 20 persen,” ujar Teten dalam webinar Holding Ultra Mikro Upaya Pacu Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (20/8/2021).

Dia mengatakan, rasio itu masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga yakni Singapura yang sudah mencapai 39 persen, Malaysia sudah 51 persen, Jepang 66 persen, dan Korea Selatan 81 persen.

Rendahnya rasio kredit perbankan ke UMKM, kata Teten, turut tercermin dari data masih banyaknya UMKM yang belum mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Ia menjelaskan, ada 30 juta pelaku UMKM yang belum terlayani oleh lembaga pembiayaan apa pun. Dari angka tersebut, sebanyak 7 juta pelaku usaha mendapatkan tambahan pendanaan dari hasil meminjam uang ke kerabat.

Sementara itu sebanyak 5 juta pelaku UMKM mendapatkan pendanaan dari hasil pinjam ke rentenir. Sedangkan sisanya sebanyak 18 juta pelaku UMKM benar-benar tidak mendapatkan akses modal dari lembaga keuangan apapun.

“Mereka ini didominasi oleh ibu-ibu pedagang, petani hingga nelayan yang rentan terkena pinjaman berbunga tinggi,” kata Teten.

Ia mengatakan, pada dasarnya banyak jenis pembiayaan yang disediakan perbankan bagi UMKM, namun penyalurannya tidak merata dan masih rendah. Teten menyebut, penyaluran kreditnya cenderung hanya menyasar objek UMKM yang sama.

“Sebenarnya produk pembiayaan UMKM di Indonesia sudah banyak. Semua model ada. Sayangnya masih tersebar, enggak fokus, dan cenderung menyasar objek yang sama, serta tidak terintegrasi," ungkapnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat postur UMKM tidak berubah dalam 10 tahun terakhir yakni masih didominasi usaha mikro. Teten bilang, selama satu dekade terakhir, 99,6 persen UMKM di Indonesia merupakan usaha beromzet Rp 2 miliar setahun.

“Jadi bayangkan, struktur ekonomi kita didominasi usaha mikro. Artinya selama ini enggak banyak berubah. Ini menjadi penting untuk kita membicarakan kembali soal pembiayaan UMKM,” ungkap dia.

Melihat kondisi tersebut, Teten mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan dua langkah untuk membenahi postur UMKM dalam negeri. Pertama, meningkatkan porsi pinjaman perbankan ke UMKM dari yang hanya 20 persen menjadi 30 persen di 2024.

Oleh sebab itu, pemerintah akan menaikkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan dari yang semula Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta. Selain itu menaikkan plafon KUR dari 500 juta menjadi Rp 2 miliar.

"Ini agar UMKM bisa lebih mudah memperbesar usahanya, supaya bisa naik kelas, terutama bagi UMKM yang memiliki inovasi bisnis yang baik," kata Teten.

Langkah kedua yakni membentuk Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) serta memperkuat peran koperasi, guna mempermudah akses pembiayaan kepada UMKM, khususnya pada sektor usaha ultra mikro.

"Maka diharapkan setiap pelaku usaha yang belum mendapat akses pendanaan segera mendapat akses pembiayaan dengan bunga yang cukup kompetitif,” pungkasnya.