Kasus Covid-19 di 105 Kota dan Kabupaten Naik, Pemerintah Waspadai Gelombang Ketiga

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan, penerapan pembatasan mobilitas masyarakat masih di kondisi yang cukup baik.

Meski begitu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para menteri agar mewaspadai munculnya gelombang ketiga Covid-19 lantaran, terdapat 105 kota/kabupaten yang mengalami peningkatan kasus konfirmasi Covid-19.

"Namun dalam arahan Presiden yang diberikan dalam Ratas hari ini, Presiden terus mengingatkan kepada kami semua agar terus waspada dan berhati-hati akan datangnya gelombang selanjutnya. Hal tersebut berkaitan dengan adanya peningkatan kasus di 105 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia meskipun hal tersebut masih terkontrol dengan baik," ujar Luhut melalui konferensi pers virtual evaluasi PPKM, Senin (25/10/2021).

Luhut pun membenarkan adanya kenaikan kasus konfirmasi Covid-19 di 105 kota dan kabupaten itu.

Yang pasti, pemerintah akan mengambil tindakan pengetatan kembali supaya dapat mencegah penularan wabah virus corona lebih luas lagi serta munculnya gelombang ketiga Covid-19.

"Tapi kami lihat, ada indikasi turun, naik, turun gitu. Nah itu perlu kita waspadai. Makanya banyak nanti langkah-langkah yang kita lakukan. Terkadang dianggap terlalu ketat, tapi kita enggak punya pilihan. Presiden juga mengingatkan kami semua para pembantunya agar melihat kota dan kabupaten tersebut secara lebih mendetail dan segera menurunkan tim di lapangan untuk segera melakukan intervensi di wilayah tersebut," ucap Luhut.

Luhut mengatakan, akselerasi vaksinasi masih perlu dilakukan, terutama untuk penduduk yang berusia lanjut (lansia). Hal ini sebagai syarat untuk menurunkan level PPKM, terutama di wilayah Jawa dan Bali.

Selain itu, penurunan level di beberapa kota/kabupaten wilayah Jawa dan Bali memberikan dampak terhadap kenaikan indeks komposit mobilitas di atas baseline.

"Terkait hal ini, Presiden juga mengingatkan bahwa mulai banyak kelemahan pengawasan di lapangan dan harus segera kembali dijaga dan dipertegas pengawasannya. Karena kunci dari penyesuaian atau pelonggaran PPKM ialah manajemen pengawasan lapangan," ujar dia.