Masih Kurang, Proyek Kereta Cepat Kembali Minta Didanai APBN

KOMPAS.com - Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo berharap Komisi VI DPR RI menyetujui permohonan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,2 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) guna menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sesuai target pada Juni 2023.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sudah setuju untuk mengucurkan dana APBN sebesar Rp 4,1 triliun. Apabila usulan kedua juga disetujui, maka negara akan ikut membiayai proyek Indonesia-China itu sebesar Rp 7,3 triliun.

"Kami memohon penguatan PMN di PT KAI untuk pemenuhan modal awal dan penambahan untuk cost overrun. Kita juga terus mendorong pihak kontraktor untuk bisa perform lebih baik lagi," kata Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta dilansir dari Antara, Rabu (23/11/2022).

Tiko mengatakan sebagai salah satu proyek strategis nasional yang melayani transportasi publik, proyek KCJB perlu diberikan dukungan oleh pemerintah.

Ia menyampaikan, seiring dengan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antar Jakarta dan Bandung menjadi Perpres Nomor 93 Tahun 2021.

Yang mana dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat, pemerintah telah menugaskan kepada konsorsium BUMN yang dipimpin KAI dari sebelumnya PT Wijaya Karya (Persero).

Selain itu, Perpres Nomor 93 Tahun 2021 juga memuat ketentuan PMN apabila terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) proyek tersebut.

"Penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium dapat diberikan, saat KAI memerlukan pinjaman untuk pemenuhan kewajiban setoran modal akibat terjadinya cost overrun," ujarnya.

Sebelumnya, PT KAI telah menyatakan komitmennya untuk selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik dalam proses pengerjaan proyek KCJB.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menyampaikan KAI berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan proyek KCJB agar dapat dipertanggungjawabkan.

"Dalam menyelesaikan proyek KCJB ini memang ada penyesuaian-penyesuaian, namun semua kami lakukan dengan tata kelola yang baik," katanya.

Langgar janji Presiden

Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, tetapi diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023. Biaya konstruksi pun membengkak drastis hingga Rp 21 triliun, jauh melampaui investasi proposal Jepang.

China Development Bank (CDB) bahkan sempat meminta Pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 2 Oktober 2015, Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno menyebut Presiden Jokowi mantap memilih China karena negara itu menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN dan jaminan pemerintah.

Sebaliknya, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin proyek tersebut. Sebab, menurut Jepang, pengerjaan kereta cepat sulit terealisasi apabila menggunakan skema murni business to business (b to b).

"Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal, kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas. Nah, kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok," ujar Rini Soemarno kala itu.

"Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi b to b karena BUMN dengan BUMN," tambah dia.

Karena itu pula, kata dia, Kementerian BUMN melakukan pendalaman kepada BUMN China. Lalu, akhirnya disepakati untuk membuat joint venture agreement.

Yang diputuskan juga adalah ini konsorsium dari BUMN (dikerjakan BUMN tanpa APBN)," kata Rini Soemarno.

Adapun BUMN yang akan terlibat dalam konsorsium proyek kereta cepat meliputi PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, serta PT Perkebunan Nusantara VIII.

Sementara China juga membentuk konsorsium demi proyek yang menelan dana ratusan triliun rupiah itu. Tutur Rini, China Railway Corporation (CFC) akan memimpin konsorsium BUMN Tiongkok itu.

"Skema pembiayaan kan sudah jelas. Mereka sudah tawarkan 40 tahun (tenor) dari CDB (China Development Bank), 10 tahun grace period, 30 tahun pengembalian, bunga 2 persen. Ini 2 persen fixed untuk 40 tahun untuk komponen dollar," kata dia.

Sesuai dengan janji dari China pula, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, juga beberapa kali menegaskan untuk tidak menggunakan uang rakyat seperser pun untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015.

Jokowi menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.

Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis.

"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis," tegas Jokowi kala itu.