Buruh Tolak Penetapan Formula Upah Pakai PP 36 Tahun 2021

"Kami menolak jika formula itu yang dipakai. Kami juga menolak penetapan upah minimum dalam Rancangan Perubahan PP (RPP) tentang Pengupahan dengan alasan tidak dibahas secara mendalam di LKS Tripatrit Nasional," ujar Pimpinan KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).

Ia khawatir jika formula itu yang dipakai sebagai penghitungan upah minimum, kenaikan upah minimum pun tidak akan signifikan.

Maka dari itu, Andi Gani mengusulkan agar formula penetapan upah minimum mempertimbangkan dua hal. Pertama, inflasi di kabupaten/kota atau provinsi. Kedua, pertumbuhan ekonomi tanpa ambang batas.

"Kami juga meminta gubernur diberikan kewenangan untuk membuat diskresi penetapan upah minimum sesuai kondisi ekonomi masing-masing daerah," sebut dia.

Menurut Andi Gani, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri telah melakukan kegiatan konsultasi publik atau serap aspirasi untuk menjaring masukan dan saran terhadap revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Konsultasi publik itu pun sudah berakhir pada 31 Oktober 2023 dan dilanjutkan dengan penyusunan revisi PP Nomor 36 Tahun 2021.

Oleh karena itu, Andi Gani meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk menimbang aspirasi para buruh yang menginginkan adanya formula baru dalam penghitungan pengupahan.

Sebelumnya, Indah mengatakan, penyelesaian draft revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 dilakukan dengan melibatkan kementerian lainnya untuk harmonisasi regulasi.

Menurutnya, formula penetapan UMP tahun kali in bakal menggunakan revisi PP Nomor 36 Tahun 2021, dan akan lebih baik dari PP Nomor 36 Tahun 2021 yang saat ini berlaku.

"Formula upah minimum dengan menggunakan revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 akan lebih baik dari yang asli dan juga lebih baik dari Permenaker Nomor 18 Tahun 2023," kata Indah.